Potongan video yang memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan seorang warga, tetapi justru ditepis, ramai diperbincangkan di media sosial. Peristiwa kecil ini memicu beragam tafsir, mulai dari penolakan terhadap pemerintah hingga sekadar gestur spontan yang tidak bermakna.
Namun, membaca sebuah momen tunggal sebagai cerminan sikap seluruh masyarakat tentu terlalu terburu-buru. Kita tidak tahu alasan pasti warga tersebut menepis tangan presiden. Bisa jadi ia kaget, tidak siap, atau memang memiliki alasan pribadi yang tidak terkait dengan politik. Meski demikian, gestur itu tetap layak dijadikan bahan renungan, bukan karena siapa yang menepis, melainkan karena apa yang diwakilinya.
Dalam politik modern, kedekatan antara pemimpin dan rakyat sering kali dikonstruksi melalui citra. Pemimpin turun ke pasar, menyapa pedagang, duduk lesehan, atau sekadar bersalaman, dan semua momen itu diabadikan kamera. Dalam hitungan menit, gambar-gambar tersebut menyebar ke jutaan orang, membangun kesan bahwa kekuasaan hadir di tengah rakyat.
Namun, ada perbedaan mendasar antara kedekatan visual dan kedekatan substantif. Kedekatan visual bisa terjadi dalam sekejap, cukup dengan berjabat tangan atau tersenyum di depan kamera. Sementara itu, kedekatan substantif membutuhkan waktu lama, diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan rakyat.
Seorang presiden mungkin berdiri sangat dekat dengan warga di pinggir jalan, tetapi persoalan yang dihadapi warga harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendapatan, pendidikan anak, dan pelayanan publik bisa tetap jauh dari pusat pengambilan keputusan. Foto tidak mengubah harga beras, dan tos tidak menambah penghasilan.
Indonesia saat ini berada dalam situasi yang membuat perbedaan tersebut semakin relevan. Pemerintah gencar memamerkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, banyak keluarga masih menghitung pengeluaran mingguan, pekerja mempertimbangkan kecukupan upah, dan orang tua memikirkan biaya sekolah anak. Negara berbicara dalam bahasa angka, sementara rakyat mengukur pembangunan dengan satu pertanyaan sederhana: apakah hidup mereka menjadi lebih mudah?
Ketika Kamera Pergi
Pertanyaan itu menjadi semakin penting di tengah kegaduhan ruang publik. Pemerintah menghadapi tuntutan untuk menjalankan program-program besar sekaligus menjawab kritik tentang daya beli, pengangguran, pelayanan publik, dan korupsi. Dalam situasi seperti ini, politik tidak cukup hanya membangun citra kedekatan. Politik membutuhkan pengalaman kedekatan, karena gambar hanya menghasilkan foto, sedangkan pengalaman menghasilkan kepercayaan.
Perbedaan antara keduanya sering kali baru terlihat setelah kamera pergi. Di depan kamera, pemimpin berjabat tangan dengan warga, tersenyum, dan berbincang hangat. Namun, begitu rombongan berlalu, warga kembali ke rutinitas mereka: ke pasar, ke sawah, ke pabrik, atau ke sekolah. Di sanalah kebijakan negara benar-benar diuji.
Harga barang tidak berubah karena sebuah foto, pendapatan tidak bertambah karena sebuah tos, dan pelayanan publik tidak membaik hanya karena pejabat datang menyapa. Simbol tetap penting, karena pemimpin perlu turun melihat langsung kondisi rakyat dan membangun komunikasi yang tidak selalu formal. Namun, simbol hanya bermakna jika ia berhubungan dengan pengalaman nyata masyarakat.
Lantas, bagaimana kita harus membaca peristiwa tangan yang ditepis itu? Tentu tidak perlu dijadikan bukti bahwa rakyat menolak pemerintah. Kesimpulan seperti itu terlalu berlebihan dan tidak berdasar. Sebaliknya, kita juga tidak perlu mengabaikannya sebagai hal sepele. Momen itu justru mengajukan pertanyaan yang lebih besar: seberapa dekat kekuasaan dengan kehidupan orang-orang yang ingin didekatinya?
Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh satu video, melainkan oleh kebijakan yang berpihak pada rakyat, pelayanan publik yang baik, tersedianya lapangan kerja, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Demokrasi membutuhkan hubungan yang lebih dalam daripada sekadar pertemuan tangan pemimpin dan warga. Kekuasaan membutuhkan kepercayaan agar kebijakan diterima, dan masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa keputusan pemerintah tidak berhenti sebagai narasi, tetapi membawa perubahan nyata.
Di era media sosial, tantangan ini semakin rumit. Sebuah gambar dapat membangun kesan kedekatan dalam hitungan detik, sementara kebijakan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuktikan manfaatnya. Gambar bekerja dengan kecepatan algoritma, sedangkan kepercayaan bekerja dengan kecepatan pengalaman. Di sinilah kekuasaan perlu berhati-hati agar tidak terlalu sibuk terlihat dekat sampai lupa memastikan dirinya benar-benar dekat.
Rakyat tidak hidup di dalam foto. Mereka hidup dalam harga yang harus dibayar, pekerjaan yang harus dijalani, anak yang harus disekolahkan, dan masa depan yang harus dipikirkan. Tangan memang bisa diulurkan dalam satu detik, tetapi ukuran kedekatan kekuasaan dengan rakyat bukanlah seberapa sering tangan itu bertemu di depan kamera. Ukuran yang lebih jujur adalah seberapa jauh kebijakan kekuasaan menyentuh kehidupan rakyat setelah kamera dimatikan.
Artikel Terkait
Pengamat: Sisa Dua Bulan, Prabowo Harus Segera Reshuffle Kabinet
DPR Dorong Transformasi Kesehatan Tak Sekadar Bangun Fisik
Prabowo, Jokowi, dan Gibran Duduk Berdampingan, PAN: Spekulasi Keretakan Lenyap
Prabowo Apresiasi Dedikasi Paskibraka pada HUT ke-81 RI