TNI AD Kirim Starlink dan Toren Air untuk Korban Gempa NTT

TNI Angkatan Darat turut mengirimkan bantuan logistik bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan yang dikirim antara lain perangkat Starlink untuk mendukung komunikasi dan toren air untuk kebutuhan air bersih.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pengiriman logistik tersebut merupakan bagian dari upaya bersama seluruh angkatan dan kementerian dalam penanganan bencana. "Oh semua, ya sudah berjalan. Dari semua angkatan, kementerian sudah kirim logistik. Dari Angkatan Darat perlu ada komunikasi, kita kirim Starlink," kata Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Starlink dikirim untuk memastikan koordinasi penanganan bencana berjalan lancar melalui komunikasi digital. Maruli menekankan pentingnya logistik yang kerap terabaikan, seperti alat-alat sederhana dan kebutuhan dasar.

"Kadang-kadang orang lupa masalah hal kecil, cangkul, sekop, ya. Masalah toren air, itu yang penting. Makanya kami melihat mana yang lain sudah cukup, kami lihat dari sisi lain gitu ya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa belum ada penambahan personel TNI AD untuk penanganan bencana di NTT. Menurutnya, personel yang ada saat ini sudah cukup dan fokus utama adalah distribusi bantuan yang telah tiba.

"Sementara ini yang dari sana sudah cukup (personel), nggak ada masalah ya. Kita nanti lihat perkembangan. Sekarang kan logistik sudah sampai semua nih, tinggal distribusinya," ucap Maruli.

"Dengan yang tadi saya sampaikan hal-hal yang mereka perlukan. Misalnya nanti toren air, bagaimana Starlink-starlink-nya nyala bisa komunikasi, bagaimana mungkin untuk pembersihannya, cangkul, sekop, alat ini, tangki air. Itu nanti kita siapkan di sana," imbuhnya.

Korban Jiwa Capai 54 Orang

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengonfirmasi jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di NTT per hari ini tercatat sebanyak 54 jiwa. Pendataan korban luka-luka masih terus berjalan secara dinamis.

Dia menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang tanpa harus menunggu data rampung 100 persen, agar intervensi perbaikan bisa langsung dieksekusi.

"Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi," ujar Suharyanto dalam keterangannya.

"Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat," imbuhnya.