Kemenhaj Perkuat Pelayanan Haji dari Hilir ke Hulu

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Ian Heriyawan, menegaskan bahwa kualitas pelayanan haji harus dibangun sejak dari tingkat bawah, tempat calon jamaah pertama kali berinteraksi dengan sistem. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kemenhaj Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut Ian, penyelenggaraan haji tidak bisa dilihat hanya dari satu tahapan atau satu unit kerja. Setiap proses saling terkait, sehingga ketelitian pada tahap awal akan menentukan kualitas pelayanan pada tahap berikutnya. "Pelayanan itu dimulai dari hulu sampai hilir. Dari ketika calon jamaah mulai terdata, mempersiapkan dokumen dan kesehatan, mengikuti manasik, berangkat ke Tanah Suci, mendapatkan pelayanan selama di Arab Saudi, sampai kembali ke Tanah Air. Semua harus dipastikan berjalan dengan baik," ujarnya, Minggu (16/8/2026).

Data yang akurat menjadi fondasi utama pelayanan. Ian meminta seluruh jajaran di daerah memberikan perhatian serius pada akurasi data calon jamaah haji. "Data harus betul-betul akurat. Jangan sampai ada kekeliruan. Kita harus teliti karena satu kesalahan di awal bisa menimbulkan dampak terhadap pelayanan berikutnya," tuturnya.

Penguatan data ini sejalan dengan arah Kemenhaj untuk mempercepat layanan berbasis digital dan meningkatkan kualitas pelayanan sejak dari dalam negeri. Oleh karena itu, proses verifikasi dan validasi data di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilakukan secara cermat. "Semakin baik kualitas data yang dimiliki, semakin mudah pula pemerintah menyiapkan kebutuhan jamaah secara tepat, termasuk dokumen, layanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi hingga kebutuhan pelayanan di Tanah Suci," jelas Ian.

Selain data dan dokumen, Ian menempatkan manasik sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan haji. Menurutnya, jamaah Indonesia tidak cukup hanya mengetahui bahwa mereka akan berangkat ke Tanah Suci, tetapi harus memiliki pemahaman yang baik mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji. "Manasik harus menjadi ruang pembelajaran yang membuat jamaah memahami rukun, wajib dan tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai tuntunan syariat. Dengan pemahaman yang baik, jemaah diharapkan lebih mandiri dalam menjalankan ibadah," ujarnya.

Ian juga mengingatkan agar seluruh jajaran Kemenhaj tidak melihat pelayanan hanya sebagai pemenuhan prosedur, tetapi memastikan setiap proses benar-benar dirasakan manfaatnya oleh jamaah. "Bangun koordinasi dan komunikasi yang kuat, karena pelayanan jamaah merupakan kerja bersama. Setiap unsur memiliki peran yang saling berkaitan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Sulawesi Utara, Wahyuddin Ukoli, menyampaikan bahwa forum Rakerwil ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun data, informasi, pengalaman, dan masukan dari seluruh pelaksana serta pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah haji di provinsi tersebut. Ia berharap hasil evaluasi dari Rakerwil dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan kebijakan serta penyusunan program kerja, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Utara pada tahun berikutnya semakin baik.