Airlangga Bantah Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2026 Rapuh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 rapuh. Ia menegaskan capaian pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,29 persen pada kuartal II-2026 dan 5,45 persen pada semester I-2026 menunjukkan daya tahan ekonomi nasional yang solid di tengah ketidakpastian global.

Menurut Airlangga, pertumbuhan tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN. Ia menyebut berbagai tantangan global masih membayangi, seperti konflik Ukraina, ketegangan di Selat Hormuz, perang dagang, dan disrupsi teknologi. Namun, Indonesia tetap mampu tumbuh di atas lima persen.

"Ekonomi sedang ada ketidakpastian karena perang, dan yang perang kan siapa? Dalam satu tahun sepuluh bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita masih menghadapi konflik Ukraina, Selat Hormuz, trade war, dan disrupsi teknologi. Namun, Indonesia masih mampu tumbuh 5,29 persen di triwulan II (2026) dan 5,45 persen di semester I-2026 yang merupakan salah satu capaian tertinggi di ASEAN," ujar Airlangga dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Airlangga juga menekankan bahwa capaian kuartal II-2026 terbilang baik karena tidak ada momentum musiman seperti Ramadan dan Idulfitri yang biasanya mendorong konsumsi. Pertumbuhan pada paruh pertama tahun ini ditopang oleh kinerja rantai pasok Pulau Jawa serta ekspansi kuat di sektor jasa dan konstruksi.

"Pulau Jawa berkontribusi 56,4 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,65 persen, sementara industri pengolahan tumbuh 4,52 persen, jasa akomodasi, makan minum melesat 10,6 persen, serta konstruksi tumbuh 6,68 persen yang didorong oleh penaikan anggaran pembiayaan perumahan dari Rp37,5 triliun menjadi Rp50 triliun," jelasnya.

Pemerintah, kata Airlangga, terus mendorong percepatan belanja modal di kawasan industri dan pembangunan sektor-sektor unggulan. Salah satu contohnya adalah peluncuran sektor perumahan swadaya dan komersial di Batang, Jawa Tengah, melalui fasilitas FLPP dan kredit perumahan rakyat.

Untuk meredam guncangan harga minyak mentah akibat konflik Selat Hormuz, APBN ditempatkan sebagai bantalan peredam atau shock absorber guna menjaga daya beli masyarakat. Implementasi kebijakan energi juga ditekan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga kecukupan subsidi BBM hingga akhir tahun.

"APBN sebagai shock absorber menjaga resiliensi BBM di mana penerapannya B50 membuat kita tidak lagi impor solar, sedangkan harga Pertalite dijamin aman sampai bulan Desember," kata dia.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti disrupsi rantai pasok dan permintaan pasar yang menahan mayoritas industri untuk ekspansi. Meski beberapa sektor masih tumbuh, tren ekspansi belum menjadi arus utama di tengah iklim usaha yang defensif.

Indikator PMI Manufaktur S&P pada Juli 2026 berada di level 50,2, tipis di atas batas ekspansi. Apindo mendorong pemerintah untuk bersama-sama mengawal momentum pertumbuhan agar tren industri menjadi lebih solid.

"Kondisi ini tercermin dalam PMI Manufaktur keluaran S&P per Juli yang ekspansinya relatif moderat di level 50,2. Pertumbuhan di kuartal II ini sifatnya baru dan relatif fragile sehingga perlu dijaga momentumnya agar lebih solid mendongkrak tren industri yang masih defensif," ujar Ketua Apindo Shinta Kamdani.