DPR Dorong Perbaikan Biaya Pilkada dan Gaji Kepala Daerah Cegah Korupsi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyatakan keprihatinannya atas maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi. Menurutnya, praktik rasuah di kalangan kepala daerah tidak bisa dilihat dari sisi akibat semata, melainkan harus ditelusuri dari akar penyebabnya.

Dede mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong kepala daerah melakukan korupsi. Pertama, tingginya biaya politik, terutama praktik politik uang yang masif saat pilkada. "Itu menyebabkan umumnya hampir semua kepala daerah merasa harus ada return atas biaya yang dikeluarkan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).

Faktor kedua adalah kewenangan yang dimiliki kepala daerah. Menurut Dede, kewenangan untuk mengatur dan mengorkestrasi berbagai hal berpotensi menimbulkan korupsi. Ketiga, minimnya pendapatan halal bagi kepala daerah. "Karena gaji yang sebenarnya tidak terlalu besar, tunjangan yang juga tidak bisa dipakai untuk apa-apa selain apa yang harus masuk melalui kuitansi," tuturnya.

Politisi itu juga menyoroti tekanan dari pendukung dan konstituen yang kerap membuat kepala daerah lupa diri. "Nah itulah yang kadang-kadang membuat kepala daerah menjadi lupa diri," kata Dede.

Untuk mengatasi persoalan ini, Dede mendorong perbaikan sistem, terutama pada biaya pilkada yang harus ditekan. "Biaya pilkada itu tidak boleh tinggi sekali. Itu menyebabkan orang untuk maju pilkada itu benar-benar tidak mencari besar-besaran pembiayaan, tetapi justru besar-besaran gagasan," katanya.

Selain itu, ia menilai kinerja kepala daerah perlu dihargai dengan gaji yang layak, termasuk melalui biaya penunjang operasional dan tambahan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah. Dede merujuk pada PP 69 Tahun 2010 yang dinilai belum memberikan hak besar bagi kepala daerah. "Itu sebabnya mungkin ke depan kita harus pikirkan kajian-kajian mana, kalau tidak nanti tidak ada orang yang mau maju pilkada karena berbiaya besar dan risikonya juga besar," ujarnya.