Videotron Pemkab Melawi Tayangkan Pornografi, Diduga Diretas

Videotron milik Pemerintah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menayangkan konten pornografi pada Senin (27/7) pukul 13.04 WIB di Bundaran Nanga Pinoh. Insiden ini sontak menjadi perbincangan publik di media sosial.

Pemkab Melawi melalui Plh Sekretaris Daerah Joko Wahyono menyampaikan permintaan maaf resmi. Dalam keterangan di laman resminya, Selasa (28/7/2026), ia menegaskan tayangan tersebut bukan materi publikasi yang direncanakan, diproduksi, maupun disetujui pemerintah daerah.

"Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Plh Sekretaris Daerah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi atas munculnya tayangan yang tidak pantas di videotron," ujar Joko.

Berdasarkan penelusuran awal, ditemukan indikasi bahwa akun atau sistem pengelolaan videotron telah diakses secara tidak sah oleh pihak tidak bertanggung jawab. "Beberapa saat setelah mengetahui kejadian tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika langsung mengambil langkah cepat dengan menghentikan penayangan, mengamankan akses pengelolaan videotron, melakukan pemeriksaan terhadap sistem serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penelusuran dan investigasi lebih lanjut," tambahnya.

Pemkab Melawi berkomitmen meningkatkan keamanan sistem agar kejadian serupa tidak terulang. "Setiap bentuk penyalahgunaan sistem informasi yang mengganggu pelayanan kepada masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Joko.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak menyebarluaskan rekaman atau tangkapan layar tayangan tersebut. "Masyarakat diharapkan menunggu informasi resmi yang akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pemerintah Daerah," katanya.

Pemkab Melawi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan akan melakukan evaluasi menyeluruh. "Kami akan terus melakukan evaluasi dan penguatan sistem keamanan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik," imbuh Joko.