PDIP Soroti Empat Indikator Kemunduran Demokrasi Indonesia

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai demokrasi Indonesia tengah mengalami kemunduran yang ditandai dengan melemahnya mekanisme check and balances dalam kehidupan politik. Kondisi itu, menurutnya, menjadi alasan partainya mengambil posisi sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.

Dalam sambutan pada acara teatrikal memperingati 30 tahun peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (26/7), Hasto mengutip pandangan cendekiawan Sukidi bahwa demokrasi tidak selalu runtuh melalui kudeta militer, melainkan dapat mati secara perlahan melalui mekanisme yang legal. "Kematian demokrasi terjadi secara bertahap, legal dan menggunakan institusi demokrasi yang sah," ujarnya.

Hasto merinci empat indikator yang menunjukkan kemunduran demokrasi. Pertama, kehancuran supremasi hukum. "Tanda-tanda kematian demokrasi itu nampak melalui pertama, kehancuran supremasi hukum. Ini sudah dan sedang terjadi," tuturnya.

Indikator kedua adalah hilangnya fungsi penyeimbang dalam sistem politik. Hasto mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan PDIP menjalankan peran sebagai partai penyeimbang. "Lemahnya penyeimbang dan tiadanya check and balances dalam kehidupan politik nyata. Jadi PDI Perjuangan ini partai penyeimbang, Ibu Mega sudah mengirimkan surat, memberikan penjelasan tentang bagaimana posisi sebagai partai penyeimbang secara ideologis, konstitusional dan mekanisme bekerjanya," ungkapnya.

Indikator ketiga, menurut Hasto, adalah perubahan regulasi yang hanya menguntungkan penguasa. Ia menyebut fenomena ini sebagai autocratic legalism, sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum tata negara. "Ketiga, perubahan undang-undang demi kepentingan penguasa, ini yang oleh Prof. Zainal Arifin Mochtar dari UGM dan ahli hukum tata negara Bivitri Susanti disebut sebagai autocratic legalism. Ini juga terjadi sekarang," ucapnya.

Sementara indikator keempat adalah menyusutnya ruang kebebasan sipil. "Hilangnya kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul termasuk pelemahan masyarakat sipil. Ini secara empiris terbukti," ujar Hasto.

Berkaca dari kondisi tersebut, Hasto mengatakan peringatan 30 tahun Kudatuli bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga momentum memperkuat gerakan pro-demokrasi. "Bahwa kita harus menyatukan diri dengan gerakan masyarakat sipil, perguruan tinggi dan seluruh kelompok pro demokrasi guna menyelamatkan demokrasi," jelasnya.

Ia menyebut sejumlah langkah yang perlu dilakukan bersama, mulai dari memperjuangkan supremasi hukum hingga menjaga independensi lembaga negara. "Berbagai hal dapat kita lakukan seperti memperjuangkan supremasi hukum, kebebasan pers dan tersedianya ruang ekspresi bagi kelompok kritis hingga mendorong lembaga legislatif dan eksekutif agar steril dari intervensi kekuasaan," ucapnya.

Selain itu, Hasto menilai arah kebijakan negara perlu diubah agar lebih berpihak pada keadilan. "Kita juga harus merombak kebijakan negara agar lebih berfokus pada perubahan struktural menuju keadilan pada wataknya yang progresif dalam bidang ekonomi, hukum dan politik. Selain itu, politik moral dan keteladanan politik harus selalu dikedepankan," katanya.

Ia kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga semangat memperjuangkan demokrasi dengan berpegang pada nilai-nilai yang disebut Megawati sebagai fondasi perjuangan. "Marilah kita bergandengan tangan dan terus memegang harapan. Kudatuli dan berbagai wajah otoritarianisme yang melanda pada masa Orde Baru meskipun pengaruhnya tidak memudar sampai hari ini dan bahkan muncul kembali, harus dihadapi dengan empat prinsip yang digambarkan oleh Ibu Mega, keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran yang bersatu menjadi kebenaran, Satyam Eva Jayate," ungkap Hasto.

Menurut Hasto, perjuangan tersebut merupakan bagian dari panggilan kebangsaan untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan. "Indonesia Raya terus memanggil anak-anak bangsa untuk berani berjuang bagi kebenaran, kemanusiaan dan keadilan," katanya.

Hasto juga menyinggung pentingnya memahami sejarah bangsa sebagai fondasi menjaga demokrasi. "Mengapa berbagai peristiwa kekerasan atas nama negara terjadi? Karena kita sering kali melupakan sejarah yang benar," tuturnya. "Kita melupakan makna Pancasila dalam narasi pembebasan, spirit pembebasan yang digali oleh Bung Karno dari penderitaan rakyat Marhaen. Karena itulah sebagai bagian dari penemuan kembali kesadaran ideologis tersebut, di dalam rakernas yang lalu 10 Januari 2026 Mas Prananda Prabowo, menginisiasi agar kita bisa memahami Pancasila dengan narasi pembebasan bagi rakyat Marhaen," sambung dia.