Sinta Nuriyah dan Gerakan Nurani Bangsa Bertemu Sultan HB X Bahas Kondisi Kebangsaan

Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, menemui Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Kilen, Yogyakarta, Kamis (23/7). Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu dihadiri pula oleh putri Sinta, Alissa Wahid, serta sejumlah tokoh nasional, antara lain eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, eks Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M Syarif, Pendeta Gomar Gultom, Guru Besar UI Ery Seda, dan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga M Amin Abdullah.

Usai pertemuan, Alissa Wahid menjelaskan bahwa kedatangan para tokoh merupakan bagian dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah gerakan yang didirikan oleh para tokoh bangsa. Sebelumnya, GNB juga telah bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Alissa mengungkapkan alasan di balik pertemuan dengan Sultan. "Tentu kondisi kebangsaan yang sekarang ini, tetapi juga karena Keraton Yogyakarta dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia perannya tidak pernah kecil, selalu besar," ujarnya. Ia menambahkan bahwa peran Keraton Yogyakarta bagi bangsa, termasuk saat reformasi, menjadi alasan penting untuk berdialog. "Kita juga tahu 98 misalnya Sri Sultan adalah salah satu deklarator untuk Deklarasi Ciganjur dan lain-lain. Jadi itu alasannya kenapa kami bertemu dengan beliau dan GNB menyampaikan beberapa concern atau hal-hal yang kami catat dari kondisi bangsa Indonesia," katanya.

Bahas UU Perampasan Aset

Salah satu topik yang dibahas dengan Sultan adalah undang-undang perampasan aset. Amin Abdullah menyebutkan, "Yang pertama undang-undang perampasan aset itu skala prioritas. Saya kira itu, karena itu sumber segala masalah. Kalau itu selesai Insya Allah semua akan mengikuti." Ia juga menyoroti pentingnya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, tidak hanya di hadapan DPR. "Itu juga saya melihat penting dan baru itu ya," sambungnya. Menurut Amin, pertanggungjawaban di depan publik dan masyarakat umum menjadi pesan utama untuk kehidupan bangsa ke depan, tidak hanya untuk pemerintahan saat ini, tetapi untuk selamanya.

Serap Aspirasi Masyarakat

Lukman Hakim Saifuddin menambahkan bahwa GNB menyerap keresahan masyarakat. Ia menyebut ada kegelisahan yang muaranya dari ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan berbagai sektor kehidupan. "Distrust itu disebabkan banyak aspek yang kompleks. Tapi ada dua faktor yang mengisi perbincangan kami. Pertama adalah penegakan hukum yang dinilai rendah. Itulah yang menimbulkan ketidakpercayaan publik karena penegakan hukum yang tidak konsisten," kata Lukman. "Yang kedua adalah akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban para penyelenggara negara jangan hanya bersifat administratif semata, tetapi bagaimana akuntabilitas ke masyarakat juga harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya," tegasnya.

Penegakan Hukum Demi Kepercayaan Masyarakat

Laode M Syarif, mantan pimpinan KPK, berpesan terkait penindakan kasus korupsi yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. "Tapi ada syaratnya untuk masyarakat percaya, aparat penegak hukumnya harus menjunjung nilai-nilai integritas yang baik mulai dari polisi, jaksa, KPK, hakim. Itu harus betul-betul menunjukkan kejujuran, keteladanan," ujarnya.