Iran Peringatkan AS: Agresi Akan Dibalas Setimpal, Target Sah Termasuk Sekutu

Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menegaskan bahwa negaranya akan membalas setiap agresi dengan kekuatan setimpal. Pernyataan itu disampaikan melalui media sosial X sebagai respons langsung terhadap ancaman militer Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

"Doktrin pertahanan kami jelas: mata ganti mata. Segala bentuk agresi terhadap Iran, termasuk terhadap infrastruktur kami, akan memaksa respons yang kuat dan tegas. Mereka yang berkontribusi pada agresi semacam itu, apa pun bentuk dukungannya, juga akan dianggap sebagai target yang sah," tulis Araghchi.

Pernyataan ini menegaskan prinsip pembalasan setimpal atau "eye for an eye" yang menjadi landasan doktrin pertahanan Iran. Araghchi secara eksplisit memperingatkan bahwa negara-negara tetangga atau sekutu regional yang mengizinkan wilayah atau fasilitas militernya digunakan oleh pasukan AS untuk menyerang Iran juga akan menjadi sasaran balasan.

Konteks pernyataan ini dipicu oleh ancaman Trump yang mengatakan AS akan mengebom jembatan atau pembangkit listrik di Iran untuk setiap kapal komersial yang diserang di Selat Hormuz. Ketegangan semakin memuncak setelah Iran memperketat jalur pelayaran di Selat Hormuz bagi kapal-kapal yang berafiliasi dengan AS dan Israel, yang berdampak pada lonjakan harga minyak mentah global.

Doktrin Pertahanan Iran

Berdasarkan pernyataan Araghchi dan pejabat tinggi Teheran lainnya, doktrin militer Iran dalam fase konflik ini mencakup tiga poin utama. Pertama, proporsionalitas: penggunaan istilah "mata ganti mata" menandakan komitmen pada strategi pembalasan setara. Jika infrastruktur sipil atau energi Iran diserang, mereka akan membalas dengan menargetkan infrastruktur serupa milik lawan atau sekutunya.

Kedua, deterensi regional: karena keterbatasan untuk menyerang wilayah daratan utama AS, target balasan Iran difokuskan pada basis-basis militer AS di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Ketiga, prinsip keamanan kolektif: Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa jika Iran tidak diizinkan menjual minyaknya akibat konflik dan blokade, maka tidak ada negara di wilayah tersebut yang bisa mengeksplorasi dan menjual minyak dengan aman.