Puan Maharani Dorong Pemulihan Pascagempa Sulteng Tak Hanya Fokus Fisik, tapi Juga Keberlanjutan Hidup Warga

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan bahwa penanganan pascabencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah tidak boleh semata-mata berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik. Ia menekankan perlunya memprioritaskan pemulihan keberlanjutan hidup dan perekonomian warga yang terdampak secara menyeluruh.

"Penanganan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pendataan kerusakan fisik semata, tapi harus berorientasi pada pemulihan kehidupan warga secara menyeluruh," kata Puan dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu, 21 Juni 2026.

Menurut politisi senior tersebut, data kerugian materiil berupa ribuan rumah rusak dan fasilitas publik yang runtuh di Kota Palu, Sigi, Donggala, Poso, serta Parigi Moutong hanyalah permukaan. Ia menilai, di balik angka-angka itu tersembunyi masalah kemanusiaan yang jauh lebih besar, yaitu ribuan jiwa yang kini kehilangan kepastian akan masa depan.

"Di balik data kerusakan bangunan dan infrastruktur, terdapat ribuan keluarga yang saat ini menghadapi ketidakpastian mengenai tempat tinggal, aktivitas ekonomi, pendidikan anak, hingga keberlanjutan kehidupan sehari-hari mereka," ujar Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengingatkan bahwa krisis pendapatan kerap membayangi para korban gempa akibat hilangnya kemampuan untuk bekerja. Oleh karena itu, ia mendesak agar bantuan negara mampu menyentuh akar masalah kesejahteraan keluarga secara cepat dan tepat sasaran.

"Bantuan yang diberikan juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki penyakit komorbid," tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan menyatakan bahwa perbaikan tempat tinggal memang krusial, namun warga juga memerlukan modal untuk kembali berdikari. Negara, menurutnya, wajib hadir memberikan bantalan ekonomi agar masyarakat tidak semakin terpuruk dalam kesulitan.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa logistik dan material pembangunan rumah, tetapi juga dukungan terhadap pemulihan ekonomi keluarga terdampak," kata Puan.

Belajar dari evaluasi penanganan bencana pada tahun-tahun sebelumnya, Puan menyoroti masalah klasik berupa lamanya proses administrasi pencairan stimulan perbaikan rumah. Ia mendesak adanya pemotongan birokrasi demi mempercepat pemulihan psikologis para korban.

"Dalam situasi pascabencana, kecepatan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan nilai bantuan itu sendiri," ucap Puan.