Rembuk Pemuda Kecam Pembubaran Diskusi di UGM, Serukan Dialog Tanpa Pembatasan

Founder Rembuk Pemuda, Aidil Afdan Pananrang, menyayangkan aksi penggerudukan dan pembubaran acara diskusi yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2026). Menurutnya, peristiwa itu perlu dicermati secara utuh tanpa terpaku pada satu sudut pandang saja.

Aidil menegaskan bahwa Rembuk Pemuda tidak membenarkan tindakan apa pun yang menghalangi hak seseorang untuk menyampaikan pendapat, khususnya di lingkungan akademik kampus. Ia menilai, meskipun ada ketidaksetujuan terhadap acara atau narasumber yang dihadirkan, menghentikan dialog dan saling memaksakan kehendak bukanlah langkah yang bijak.

“Kalaupun kita tidak setuju dengan acara atau narasumber yang dihadirkan, menghentikan dialog lalu saling memaksakan kehendak juga tidak elok. Tetapi, di sisi lain pemerintah juga harus menangkap sinyal kegelisahan dan tantangan yang dihadapi para mahasiswa,” kata Aidil, Kamis (18/6/2026).

Mantan Presiden Mahasiswa Telkom University ini menekankan bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian yang harus dihormati dalam kehidupan demokrasi, terutama di lingkungan akademik yang mengedepankan nalar kritis dan kebebasan berpikir. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih berarti jika diwujudkan dalam bentuk kritik yang substantif, berbasis data, serta mampu menguji sekaligus memperkaya perspektif pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Oleh karena itu, Aidil mendukung setiap bentuk kritik yang konstruktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Di sisi lain, ia mengecam segala bentuk fitnah, disinformasi, maupun penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Tentu kita mendukung segala bentuk kritik yang bersifat substantif, bukan hanya sekadar genit secara diksi atau bahkan menjerumus pada penyebaran sentimen kebencian yang condong pada fitnah saja,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Jakarta tahun 2019 yang juga bagian dari Rembuk Pemuda, Sultan Rivandi, menegaskan bahwa tidak boleh ada pembatasan dalam proses demokrasi. Ia menilai semua pihak harus saling terbuka terhadap setiap pendapat yang muncul.

Menurut Sultan, anak muda memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Ia menekankan bahwa tidak boleh lagi ada upaya pembatasan ruang dialog maupun pembubaran forum dari pihak mana pun, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap terhadap pemerintah.

“Semua pihak harus menjaga nilai-nilai intelektual, dan tentu sebagai orang yang masih berorganisasi, berbagai forum dialog harus terus dilakukan dan itulah yang menjadi komitmen Rembuk Pemuda sebagai sebuah organisasi yang terus berupaya menjadi melting pot bagi anak muda dari berbagai kalangan,” jelasnya.

Sultan mengajak seluruh lapisan anak muda untuk terlibat aktif dalam menjaga ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Rembuk Pemuda memandang peristiwa ini sebagai refleksi bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih perlu terus dirawat oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, mahasiswa, maupun masyarakat sipil. Perbedaan pandangan, lanjutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang dialog, melainkan momentum untuk memperkuat tradisi diskusi yang sehat dan berbasis argumentasi.

“Sebagai bentuk komitmen tersebut, Rembuk Pemuda akan terus menghadirkan berbagai forum intelektual dan dialog lintas kelompok guna mendorong lahirnya gagasan-gagasan yang konstruktif bagi kemajuan bangsa,” ujar Sultan.