Said Didu Sebut Geng SOP Targetkan Sjafrie Sjamsoeddin untuk Lumpuhkan Tiga Obor Prabowo

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengingatkan adanya perlawanan keras dari kelompok yang ia sebut sebagai "Geng Solo, Oligarki, Parcok, dan Parjo" atau Geng SOP. Menurutnya, kelompok ini sengaja menyerang untuk merusak dan melumpuhkan tiga agenda utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, dan pengembalian aset-aset negara.

Analisis itu disampaikan Said Didu melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya serta cuitan di akun X @msaid_didu, Sabtu (1/8/2026). Ia menilai arah pertarungan politik kini telah bergeser ke situasi yang krusial. Jika pada awal pemerintahan publik berharap Presiden Prabowo agresif menertibkan oligarki, keraguan dalam membenahi faksi internal justru memicu serangan balik.

"Kelompok oligarki ini kini dinilai sedang membalas dengan menyerang langsung pusat komando penertiban aset negara yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin," papar Said Didu.

Dalam unggahannya, Said Didu membeberkan lima alasan mengapa Sjafrie menjadi sasaran utama serangan media sosial dan pembunuhan karakter. Pertama, Sjafrie adalah tangan kanan Presiden Prabowo melalui Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Badan Industri Mineral (BIM). Kedua lembaga itu dibentuk untuk melaksanakan tiga agenda utama: pemberantasan korupsi, penertiban oligarki perampok negara, dan pengembalian aset negara.

Kedua, Sjafrie dinilai memiliki loyalitas tunggal hanya kepada Presiden. Ketiga, ia bekerja hitam-putih tanpa kompromi kepada siapa pun. "Keempat, hampir semua perampok negara dan penikmat hasil rampokan terganggu oleh Pak SS, dan kelima ada faksi dalam pemerintahan Prabowo yang jadi pintu kepentingan Geng SOP," cuit Said Didu.

Lebih lanjut, Said Didu menguraikan bagaimana narasi di media sosial sengaja dibentuk untuk memojokkan Sjafrie dengan memanfaatkan momentum penetapan tersangka eks-Jampidsus Febrie Adriansyah. Ia menegaskan, posisi Febrie sebagai Ketua Harian Tim PKH merupakan jabatan ex-officio berdasarkan keputusan presiden, bukan partisan atau "orang dekat" Sjafrie secara pribadi.

"Berbagai narasi spekulatif yang mengaitkan temuan barang bukti kasus hukum Febrie kepada pimpinan pengarah dinilai sebagai upaya jahat untuk merusak kredibilitas tim penertiban aset," jelas Said Didu.

Di sisi lain, fakta hukum dan tata kelola organisasi menunjukkan bahwa penanganan perkara hukum yang menjerat Febrie berjalan independen. Operasional Satgas PKH sendiri dipastikan tetap berjalan akuntabel berdasarkan sistem serta mekanisme Perpres tanpa bergantung pada individu tertentu. Tim ini terus menagih denda administratif dan mengembalikan jutaan hektar lahan hutan serta tambang ilegal kepada negara.

Menutup analisisnya, Said Didu memberikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo agar tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas membersihkan faksi-faksi yang memihak oligarki. Menurutnya, Presiden kini berada pada posisi to kill or to be killed secara politik.

"Apabila langkah pembersihan pusat komando dari intervensi Geng SOP terlambat dilakukan, kekayaan alam Indonesia dikhawatirkan akan terus tergerus dan kedaulatan kepemimpinan negara berisiko jatuh kembali ke bawah kendali kekuatan oligarki," pungkasnya.