“Untuk pemilihan caleg DPRD di 14 kabupaten dan kota itu, maka hasil perolehan suara kelima partai itu tidak dihitung, karena sudah didiskualifikasi sebagai partai peserta Pemilu 2024 di wilayah tersebut,” ujarnya.
Selama tahap awal Pemilu 2024 hingga tahapan kampanye, lanjut Husain, Bawaslu Jateng dan jajarannya telah menangani 219 kasus kepemiluan. “Kasus itu terdiri atas dari 110 pelanggaran administrasi, 13 pelanggaran kode etik, dua kasus pelanggaran pidana pemilu, dan 23 kasus pelanggaran hukum lainnya,”ujarnya.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sinarharapan.co
Artikel Terkait
Rocky Gerung Sebut Lingkungan Prabowo Penuh Pragmatisme dan Sikap APS, Ini Dampaknya
Megawati Soekarnoputri: Kriteria & Alasan Gelar Pahlawan Nasional Harus Hati-Hati
Gerindra Siap Tampung Gelombang Besar Kader Projo, Dasco: Kami Siap!
Sekjen Golkar: Peran Strategis AMMDI dalam Memperkuat Basis Partai