UMKM Tertekan Pelemahan Daya Beli, Penguatan Ekosistem Dinilai Kunci

Pelemahan daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi global menjadi tantangan serius bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penguatan ekosistem yang menghubungkan pelaku usaha dengan pemerintah, perguruan tinggi, hingga pasar dinilai penting agar UMKM tetap menjadi penopang perekonomian nasional.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa kondisi ekonomi global dan nasional yang penuh tantangan harus direspons dengan kebijakan yang tepat. Terlebih, pelemahan daya beli yang terjadi saat ini turut menekan sektor UMKM.

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Menghadapi kondisi ekonomi global dan nasional yang cukup berat, perlu dihadapi dengan kehati-hatian dan kebijakan yang tepat," kata Lestari dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi daring bertema 'Tantangan UMKM di Masa Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Dunia' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (12/8). Diskusi yang dimoderatori Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Tantri Moerdopo itu menghadirkan tiga narasumber: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI M. Riza Damanik, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muria Kudus Wawan Shokib Rondli, dan Captain Batoo Farm Adventure Agus Purnomo Wibisono. Adapun Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo dan Steering Committee Akademi Perempuan Nasdem Eva Kusuma Sundari hadir sebagai penanggap.

Lestari, yang akrab disapa Rerie, menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,1-5,4 persen. Menurutnya, pelemahan daya beli masyarakat menjadi tantangan utama yang berdampak langsung terhadap sektor UMKM. Masalah utama saat ini adalah minimnya permintaan pasar, bukan sekadar kurangnya modal kerja. Karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat serta dukungan dari sejumlah pihak untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM nasional.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI M. Riza Damanik mengatakan kondisi yang tidak mudah saat ini tidak mungkin dihadapi sendiri oleh sektor UMKM. Tantangan perlambatan ekonomi global dan kondisi perekonomian nasional yang tidak mudah merupakan kondisi yang harus dijawab segera. Riza mengakui pihaknya sudah melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk menghadapi tantangan tersebut.

Menurut dia, saat ini tercatat lebih dari 56 juta unit UMKM dengan komposisi 96 persen usaha mikro, 1,7 persen usaha kecil, dan 1,86 persen usaha menengah. Riza berharap mampu dibangun data yang terintegrasi sehingga terjadi konsolidasi data sektor UMKM yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pengembangan yang lebih baik.

Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai peta jalan pengembangan kewirausahaan selama 20 tahun ke depan. Kebijakan tersebut diarahkan agar UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas.

Captain Batoo Farm Adventure Agus Purnomo Wibisono mengungkapkan bahwa pengembangan sektor UMKM kerap terhambat karena tidak adanya keterhubungan pihak-pihak terkait dalam tahapan proses produksi hingga pemasaran. Akibatnya, pihak yang menangani produksi seringkali tidak mampu mendapatkan benih dan pupuk yang berkualitas. Masalah tersebut, jelas dia, tidak hanya dihadapi oleh sektor UMKM pertanian, tetapi juga UMKM secara umum. Menurut Agus, perlu dibangun ekosistem yang terhubung satu sama lain dalam proses produksi hingga pemasaran.

Agus berpendapat bahwa dalam pengembangan UMKM nasional, sejatinya semua bahan yang dibutuhkan sudah ada. Yang dibutuhkan adalah keterhubungan dalam satu ekosistem antara para pemangku kepentingan dan masyarakat pelaku UMKM.

Kepala LPPM Universitas Muria Kudus Wawan Shokib Rondli berpendapat bahwa saat ini juga terjadi kurangnya keterhubungan antara sektor UMKM dan perguruan tinggi. Wawan menilai sektor UMKM tidak dapat bertransformasi sendiri. Padahal, perguruan tinggi bisa berperan sebagai sumber pengetahuan dan inovasi dalam proses pengembangan UMKM yang berdampak melalui berbagai hasil risetnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo berpendapat bahwa sejatinya yang dibutuhkan oleh sektor UMKM adalah semua yang diproduksi oleh pelaku UMKM dapat dijual dan laku. Menurut Yoyok, dengan jumlah penduduk yang besar, pasar domestik bisa menjadi pasar bagi sektor UMKM untuk tumbuh. "Namun, dengan pasar yang besar, apakah wajar bila akhirnya kita malah dijajah barang impor," ujarnya.

Yoyok menawarkan solusi agar sektor UMKM mendapat kesempatan luas untuk ambil bagian sebagai pemasok bahan baku pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Selain itu, tegas Yoyok, ego sektoral para pemangku kepentingan di sektor UMKM harus diakhiri untuk memajukan perekonomian nasional.

Steering Committee Akademi Perempuan NasDem Eva Kusuma Sundari berpendapat bahwa pelambatan ekonomi global berdampak serius terhadap kondisi domestik. Ia mengungkapkan saat ini Bappenas dan ILO sudah menyiapkan rencana aksi ekonomi dalam bentuk care economy. Menurut Eva, care economy ini dapat berdampak positif di sejumlah sektor, termasuk sektor pangan. Eva juga berharap usaha day care yang menghadapi berbagai tantangan dapat dibantu pemerintah yang menangani sektor UMKM. Ia mengungkapkan perkembangan care economy saat ini mampu melahirkan peluang dan lapangan pekerjaan baru di sektor UMKM yang membutuhkan perhatian serius semua pihak.

Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat bahwa dalam keadaan ekonomi normal, sektor UMKM itu seperti tidak terlihat karena baik-baik saja. Namun, dalam keadaan ekonomi tidak normal, tampaklah kehebatan UMKM, seperti terlihat pada saat krisis ekonomi 1998 dan pandemi. Karena itu, tegas Saur, di masa normal penting diperhatikan kesehatan sektor UMKM. Sehingga, tambah Saur, ketika ada kondisi tidak normal, sektor UMKM lah daya tahan ekonomi kita. Selain itu, Saur juga menegaskan perlunya menerapkan ekonomi sirkular sebagai sebuah pola pengelolaan usaha yang baru di negeri ini untuk keberlanjutan pertumbuhan UMKM.