Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima audiensi peserta Parlemen Remaja (Parja) Terbaik 2024 dan 2025 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8). Dalam pertemuan yang hangat itu, Puan mengungkapkan bahwa DPR kerap menjadi sasaran hoaks dan serangan di media sosial.
Parja DPR RI merupakan program edukasi politik dan demokrasi tahunan yang memberikan kesempatan kepada pelajar SMA, SMK, atau MA sederajat untuk merasakan langsung menjadi anggota dewan dan melakukan simulasi sidang. Sebanyak 12 peserta terbaik dijadwalkan hadir, namun satu orang berhalangan dan akan menyusul pada Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus nanti.
"Saya terinspirasi dengan prestasi dan teladan kalian para peserta Parlemen Remaja di daerah masing-masing," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).
Puan mengajak peserta berdiskusi tentang pengalaman mereka selama mengikuti Parja. Salah satu peserta, Muhammad Fattan Faydzulhaq, mengaku pernah dituding sebagai buzzer pemerintah setelah mengikuti program tahun lalu. Menanggapi hal itu, Puan menyatakan bahwa menjadi anggota DPR memang tidak mudah karena kerap mendapat tudingan negatif.
"Contohnya seperti RUU Perampasan Aset, kan hoaksnya disebutkan DPR tidak mau mengesahkan. Di konten-konten hoaks itu, foto Ketua DPR juga terus disebar," jelas Puan.
"Padahal yang sebenarnya adalah RUU Perampasan Aset sedang dibahas dan tahapannya saat ini DPR sedang meminta masukan masyarakat (meaningful participation). Begitu banyak masukan sedang didengar dari berbagai elemen masyarakat. Dan DPR juga sedang terus mengkaji agar RUU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan UU lain yang sudah ada," lanjutnya.
Fattan, yang kini menjadi mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Airlangga, juga menyinggung rumitnya proses pembahasan undang-undang di DPR. "Ternyata penyusunan UU tidak semudah membalik telapak tangan, karena saya merasakan sendiri saat simulasi di Parja. Saya menjelaskan mengenai hal ini ke teman-teman saya," ujarnya.
Puan kemudian menerangkan alur penyusunan dan pembahasan RUU, termasuk mengapa ada yang cepat selesai dan ada yang lambat. "RUU yang cepat pembahasannya biasanya yang perubahannya tidak terlalu banyak seperti satu ayat atau satu pasal. Kalau yang mulai dari nol itu yang biasanya lama. Proses pembahasan antara DPR dan Pemerintah memerlukan waktu," paparnya.
Puan menitipkan pesan kepada para peserta agar dapat menjelaskan pengalaman dan pengetahuan yang didapat, termasuk melalui media sosial. "Jangan sampai termakan hoaks," tegasnya. "Kami berharap program Parja DPR dapat bermanfaat buat peserta. Semoga peserta Parja dapat melihat bahwa di DPR masih banyak yang bekerja, hanya saja tidak terliput di media," pungkasnya.
Selain berdiskusi dengan Puan, peserta juga berdialog dengan anggota DPR lain yang hadir. Wakil Ketua BKSAP, Irine Yusiana Roba, menyampaikan soal keterwakilan perempuan di DPR. "Saat ini DPR punya sejarah karena Ibu Puan adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR di Indonesia. Dan dari kepemimpinan Ibu Ketua, lahir sejumlah UU yang ramah gender, keterwakilan perempuan di DPR juga naik. Ketika perempuan berdaya maka negara akan kuat," ucap Irine.
Anggota Komisi XI DPR, Pinka Hapsari, menegaskan bahwa DPR selalu terbuka dengan aspirasi masyarakat. "Decision making memang tidak mudah, tetapi di DPR tetap bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi rakyat. DPR juga selalu terbuka, karena sidang-sidang komisi bisa dilihat secara live oleh masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR, Herviano, menyatakan siap memperjuangkan aspirasi dari Parja, terutama soal infrastruktur. "Aspirasi tentang infrastruktur akan terus diperjuangkan di komisi, terutama di Komisi V DPR yang memang membidangi soal urusan infrastruktur," sebutnya.
Di akhir pertemuan, para peserta menyampaikan harapan agar DPR tetap menjadi wadah positif dan transparan. "Semoga DPR terus menjadi wadah bagi suara rakyat, serta menjalankan check and balances," ucap perwakilan Parja 2024, Jovanka Anabelle Garcia Silaban.
Artikel Terkait
Puan Sebut Hak Parpol Usung Nama di Semua Dapil, Respons soal Kaesang Maju Pileg 2029
Puan Pastikan Anggota Dewan Lebih Khidmat pada Sidang Tahunan Tahun Ini
Puan Sebut Sidang Tahunan MPR Digelar 14 Agustus karena Sesuai Aturan Hari Kerja
Sidang Tahunan MPR dan DPR Siap Digelar, Gladi Bersih Dilakukan H-1