Thailand Sambut Kunjungan Junta Myanmar, Aktivis HAM Protes

Pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, tiba di Bangkok pada Kamis (6/8) untuk kunjungan kenegaraan selama dua hari yang disambut dengan upacara resmi. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat posisi diplomatiknya di kawasan, namun langsung menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia yang khawatir kunjungan tersebut memberikan legitimasi politik kepada pemerintahan militer.

Di Government House, Min Aung Hlaing dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, menandatangani sejumlah nota kesepahaman, serta menghadiri Forum Bisnis Thailand-Myanmar. Dalam pertemuan bilateral itu, ia menegaskan bahwa pemerintahannya sedang mengarahkan Myanmar menuju stabilitas dan demokrasi.

Min Aung Hlaing Klaim Myanmar Kembali ke Jalur Demokrasi

Setibanya di Bangkok, Min Aung Hlaing disambut dengan upacara kenegaraan dan karpet merah. Sebuah band militer memainkan lagu kebangsaan kedua negara sebelum ia bersama Anutin memeriksa pasukan kehormatan.

Dalam pertemuan dengan pejabat Thailand, Min Aung Hlaing mengatakan pemerintahannya berupaya memulihkan stabilitas nasional sekaligus memperbaiki hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara. "Myanmar kini telah kembali berada di jalur demokrasi dan sedang bergerak menuju masa depan yang lebih baik," ujarnya. Ia menambahkan, "Sebagai pemerintah yang baru, kami telah mulai bekerja untuk mewujudkan stabilitas nasional, perdamaian, dan rekonsiliasi nasional."

Mengenai hubungan luar negeri, ia juga menyatakan, "Sebagaimana kami telah bekerja memperkuat hubungan persahabatan demi kepentingan masyarakat, kami juga akan bekerja untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan ASEAN."

Pemerintah Thailand, melalui pernyataan resminya, menyebut bahwa Anutin mengatakan kepada Min Aung Hlaing bahwa Thailand merupakan "teman dan mitra" Myanmar. Menurut pernyataan tersebut, Anutin menyampaikan keyakinannya bahwa kerja sama kedua negara akan "membawa manfaat nyata bagi masyarakat di kedua negara."

Thailand Dorong Keterlibatan Kembali Myanmar dengan ASEAN

Kunjungan ini merupakan lawatan luar negeri keempat Min Aung Hlaing sejak dilantik sebagai presiden pada April, setelah sebelumnya mengunjungi Cina, India, dan Laos. Thailand mendorong pendekatan yang disebut sebagai calibrated re-engagement terhadap Myanmar dengan harapan negara itu dapat kembali menjalankan inisiatif perdamaian ASEAN yang hingga kini tersendat. Meski demikian, para pemimpin Myanmar masih dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena belum memenuhi komitmen dalam rencana perdamaian yang disepakati pada April 2021.

Dalam kunjungannya ke Indonesia pada Selasa (4/8), Anutin mengatakan bahwa Myanmar yang damai dan stabil merupakan syarat penting bagi persatuan ASEAN dan stabilitas kawasan. Ia menyebut Thailand mendukung pendekatan yang tetap membuka dialog sambil menyesuaikan diri dengan "realitas di lapangan." Menurutnya, kunjungan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) kepada Aung San Suu Kyi baru-baru ini mendukung pendekatan tersebut.

Namun, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Maria Theresa Lazaro, bulan lalu mengatakan normalisasi hubungan Myanmar dengan ASEAN masih "jauh" karena kepatuhan Naypyitaw terhadap rencana perdamaian terus dievaluasi.

Aktivis dan Pengamat Khawatir Kunjungan Beri Legitimasi

Kunjungan Min Aung Hlaing memicu kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia. Justice For Myanmar menyatakan kunjungan tersebut memberikan "legitimasi palsu" kepada Min Aung Hlaing dan para jenderal yang memerintah Myanmar.

Sementara itu, Chit Seng dari Fortify Rights mengatakan bahwa pergantian seragam militer menjadi "jubah presiden" setelah pemilu yang disebutnya palsu tidak mengubah karakter dasar pemerintahan Myanmar. Ia menggambarkan pemerintah Myanmar sebagai "rezim brutal" yang membunuh rakyatnya sendiri dan tidak seharusnya memperoleh legitimasi.

Pakar hak asasi manusia Fortify Rights lainnya, Thanida Piyachot, juga mengkritik langkah Thailand. Menurutnya, mengakui Min Aung Hlaing sebagai pemimpin yang sah dan "menjabat tangan seorang penjahat perang yang berlumuran darah" mengirimkan pesan yang keliru kepada warga sipil yang hidup di bawah "kediktatoran militer yang tidak sah." Ia mendesak Thailand dan ASEAN agar tidak lagi berlindung di balik prinsip nonintervensi serta mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia di Myanmar.

Pengamat Asia Tenggara dari Universitas Thammasat, Dulyapak Preecharush, juga memperingatkan agar Bangkok menjaga keseimbangan dalam kebijakannya. "Ada garis yang sangat tipis antara menjalin kembali hubungan dan mendukung legitimasi Min Aung Hlaing," ujarnya. Ia menambahkan, "Ketika hubungan menjadi dekat dan bersahabat, persepsi bahwa Thailand sedang memvalidasi atau memberikan legitimasi kepada Min Aung Hlaing bisa muncul dengan sangat cepat."