Rencana Damai Gaza ala Trump: Terobosan atau Kebuntuan Baru?

Presiden AS Donald Trump menyebut rencana perdamaian Gaza yang baru sebagai "terobosan bersejarah." Namun, sejauh ini, rencana yang diumumkan pekan lalu untuk mengakhiri pertempuran dan meredam krisis kemanusiaan itu hanya berujung kebuntuan baru bagi pihak-pihak yang bertikai. Para ahli menyoroti sejumlah perbedaan mendasar antara kesepakatan ini dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya.

Pertama, perjanjian ini jauh lebih rinci dan substansial. Kedua, pernyataan Trump mengindikasikan kesediaannya untuk mendesak Israel menerima perjanjian tersebut. Terakhir, setelah bertahun-tahun menolak, Hamas yang berbasis di Gaza akhirnya setuju untuk melucuti senjatanya bulan ini.

Konflik berdarah ini bermula ketika Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan lebih dari 1.000 orang. Serangan itu memicu operasi militer besar-besaran Israel di Gaza yang berlangsung hampir tiga tahun dan menewaskan lebih dari 73.000 jiwa. Komisi penyelidikan independen PBB bahkan mengklasifikasikan tindakan militer Israel tersebut sebagai genosida.

Titik krusial dalam setiap rencana perdamaian Gaza adalah urutan peristiwa. Israel menuntut Hamas melucuti senjatanya sebelum penarikan pasukan Israel dari Gaza. Awal Juli lalu, Hamas menolak tuntutan itu, sehingga kebuntuan terus berlanjut. Namun, Hamas kemudian setuju menyerahkan kekuasaannya kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah kelompok teknokrat independen yang dibentuk untuk memerintah Gaza. Pada akhir Juli, Hamas pun sepakat menyerahkan senjata mereka kepada NCAG.

Mengapa Hamas Melucuti Senjata?

Keputusan Hamas untuk melucuti senjata setelah bertahun-tahun bertempur harus ditanggapi serius, kata Muhammad Shehada, peneliti tamu asal Gaza pada program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Urusan Luar Negeri Eropa. Hamas berada di bawah tekanan dari negara-negara negosiator, Mesir dan Qatar. Ini bisa jadi taktik politik "untuk menunjukkan bahwa Israel adalah pihak yang menghalangi kemajuan apa pun di Gaza, di bawah pemerintahan (Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu," ujar Shehada.

Namun, Shehada menambahkan, "Mereka tidak akan membuat konsesi besar dan bersejarah seperti itu kecuali sudah benar-benar tersudutkan dan memahami bahwa ini adalah satu-satunya jalan." Jika Israel menyetujui rencana baru tersebut, Hamas tidak akan bisa mengingkarinya. "Mereka akan terikat," kata Shehada kepada DW. "Karena jika mereka melanggar kesepakatan pelucutan senjata, mereka akan memberikan Israel alasan mutlak untuk melanjutkan operasi militer di Gaza dan menggagalkan seluruh kesepakatan Trump. Hamas kemudian akan disalahkan oleh seluruh masyarakat Palestina."

Di sisi lain, Hamas mungkin juga memahami bahwa Israel kemungkinan besar tidak menyetujui kesepakatan tersebut, sehingga proses pelucutan senjata tidak akan segera terjadi, tambahnya.

Rencana Perdamaian dan Politik Dalam Negeri Israel

Israel segera menyatakan keberatannya terhadap kesepakatan 15 poin yang diusulkan AS. "Versi yang telah dipublikasikan tidak mencerminkan posisi Israel," kata seorang juru bicara kantor perdana menteri Israel kepada kantor berita AFP. Menteri sayap kanan ekstrem Israel Itamar Ben-Gvir menyebut di media sosial bahwa kesepakatan tersebut "tidak dapat diterima" sembari menambahkan bahwa "pembunuhan di Gaza harus terus berlanjut."

Israel akan menggelar pemilu pada Oktober dan Netanyahu menghadapi persaingan ketat. Jika ia membuat konsesi apa pun terkait Gaza, ia kemungkinan besar akan menghadapi protes publik dan kekurangan mitra koalisi potensial dari partai sayap kanan ekstrem. "Netanyahu menghadapi pemilihan umum yang krusial dalam waktu kurang dari 90 hari ke depan dan meskipun mungkin ada sedikit kelonggaran pada isu-isu lain seperti Lebanon atau Iran, ia tidak dapat terlihat fleksibel terkait Hamas," jelas Aaron David Miller, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace.

"Bayangan peristiwa 7 Oktober masih sangat pekat dan gelap di atas Israel, dan akan terus seperti ini untuk jangka waktu panjang," kata Miller. Netanyahu akan berusaha menggagalkan segala bentuk kesepakatan damai di Gaza hingga pemilu Israel berlangsung, karena hal tersebut sama seperti "bunuh diri politik" baginya, tambah Shehada.

Setelah pertemuan pada Senin lalu antara Netanyahu dan Dewan Perdamaian yang dipimpin AS, diumumkan bahwa pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel kini tidak akan dilakukan secara bertahap, sebagaimana dirinci dalam rencana 15 poin. Padahal, menurut pengamat, kemajuan bertahap penting untuk memberi waktu bagi masing-masing pihak membangun kepercayaan. Setelah Israel protes, rencana tersebut tampak kembali ke titik awal yang sifatnya mutlak: Israel hanya akan mundur setelah Hamas benar-benar dilucuti senjatanya.

Akankah AS Menekan Israel?

Menurut Shehada dan para ahli, sebenarnya hanya ada satu cara untuk mengubah hal ini: tekanan dari AS. "Israel ... akan berada di bawah tekanan besar Trump untuk mengikuti rencana tersebut atau berisiko memicu kemarahannya dengan menggagalkan apa yang diklaimnya sebagai terobosan bersejarah," tulis Alan Pino, peneliti senior di program Timur Tengah Atlantic Council, dalam sebuah opini pekan lalu.

Telah ada beberapa bukti tekanan dari Trump. Misalnya, ketika Trump merilis rencana 15 poin tersebut, laporan menunjukkan bahwa ia melakukannya tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Israel. Setelah rencana dirilis, seorang pejabat senior AS memberikan pengarahan secara off the record kepada wartawan dan menyiratkan bahwa Trump akan "sangat, sangat kecewa" jika Israel tidak mengikuti rencana baru tersebut.

Miller menekankan, "Donald Trump telah mengatakan dan melakukan beberapa hal untuk Israel, serta Netanyahu yang belum pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Tidak ada yang berbicara kepada seorang perdana menteri Israel seperti cara Trump berbicara kepada Netanyahu. Tidak ada yang membuka dialog dengan Hamas tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak Israel." Semua itu belum pernah terjadi sebelumnya, kata Miller kepada DW. "Namun, apakah Donald Trump bersedia menanggung konsekuensi yang signifikan dan serius bagi hubungan AS-Israel adalah masalah yang berbeda."

Hal itu bisa mencakup langkah-langkah seperti memotong atau membatasi bantuan AS atau kerja sama intelijen, serta tidak membela Israel di PBB dan forum lainnya. Namun, baik Miller maupun Shehada menekankan, tidak satu pun dari langkah-langkah tersebut telah diterapkan. "Kalau Anda menghalangi Donald Trump mendapatkan sesuatu yang benar-benar dia inginkan, itu bisa membuat posisi Anda yang sangat buruk dan berbahaya," kata Miller. "Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang begitu penting bagi Trump hingga dia bersedia benar-benar menekan Israel? Mungkin peluang normalisasi hubungan Israel-Saudi, jika ada terobosan nyata dalam konflik Gaza."

Namun, menurut Miller, kondisi saat ini masih sangat jauh dari skenario tersebut. Kecil kemungkinan Trump akan berbuat lebih dari sekadar melontarkan pernyataan. Mantan penasihat Departemen Luar Negeri AS itu juga menilai Trump kemungkinan akan lebih memusatkan pengaruhnya untuk menghindari konflik dengan Iran.