Pemerintah Amerika Serikat berencana menutup lima misi diplomatiknya di luar negeri, termasuk Konsulat Jenderal di Medan, Indonesia. Langkah yang jarang terjadi ini merupakan bagian dari upaya efisiensi birokrasi yang digencarkan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Menurut sumber yang mengetahui pemberitahuan tersebut, Departemen Luar Negeri AS telah mengirimkan rencana penutupan ke sejumlah komite kongres akhir pekan lalu. Selain Medan, pos-pos diplomatik yang akan ditutup berada di St. George's, Grenada; Nagoya, Jepang; Douala, Kamerun; dan Winnipeg, Kanada.
Penutupan ini dinilai sebagai contoh langka pengurangan misi diplomatik yang tidak terkait dengan peristiwa geopolitik tertentu. Langkah ini menjadi bagian dari agenda "America First" yang diusung Trump untuk mengecilkan ukuran birokrasi pemerintah federal.
Sejak awal tahun lalu, Departemen Luar Negeri AS telah menyiapkan penutupan hampir selusin misi diplomatik. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak kementerian. Dalam pernyataannya, mereka hanya menegaskan fokus pada efisiensi dan efektivitas kehadiran diplomatik AS, serta komitmen untuk mengikuti prosedur pemberitahuan kongres.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pengurangan biaya sebagai langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan ukuran organisasi yang dianggap terlalu besar dan birokratis oleh banyak kalangan konservatif.
Dari kelima pos yang akan ditutup, misi di St. George's merupakan kedutaan besar. Sementara itu, Medan, Winnipeg, dan Nagoya adalah konsulat, dan Douala berstatus kantor cabang kedutaan besar. Konsulat dan kantor cabang biasanya mewakili kepentingan AS di wilayah di luar ibu kota negara asing.
Respons Indonesia
Pemerintah Indonesia menyikapi rencana penutupan Konsulat AS di Medan dengan sikap menghormati. Kementerian Luar Negeri RI meyakini kebijakan ini tidak akan memengaruhi hubungan diplomatik kedua negara.
"Terkait pertanyaan tersebut, Pemerintah mencermati pemberitaan mengenai rencana penutupan Konsulat Amerika Serikat di Medan. Hingga saat ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta belum menyampaikan informasi resmi kepada Pemerintah Indonesia terkait rencana tersebut," kata Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).
Artikel Terkait
Harga Minyak Naik di Tengah Ancaman Sanksi AS ke Iran dan Gangguan Pasokan
Harga Minyak Mentah Melonjak Akibat Ancaman Ekonomi AS terhadap Iran
Trump Klaim Korut Punya 57 Nuklir, Korsel Bantah
Iran Kecam Sanksi Ekonomi AS, Sebut sebagai Terorisme Ekonomi dan Pengalihan Isu