Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifudin Zuhri, menegaskan bahwa keamanan merupakan kunci utama untuk menjaga Surabaya tetap tumbuh sebagai kota metropolitan dan pusat ekonomi di Jawa Timur. Menurutnya, kondusivitas kota hanya bisa terwujud jika seluruh elemen masyarakat berperan aktif, bukan hanya mengandalkan aparat keamanan.
"Surabaya ini kota metropolitan. Berbagai macam ras, suku, agama, dan kelompok hidup berdampingan. Karena itu kita harus mampu melakukan mitigasi, melakukan pencegahan, sekaligus membangun deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan keamanan," ujar Syaifudin dalam siaran pers, Rabu (5/8/2028).
Pria yang akrab disapa Kaji Ipuk itu menekankan bahwa keamanan kota bukan semata tanggung jawab pemerintah, TNI, atau Polri. Kesadaran bersama masyarakat menjadi kunci agar Surabaya tetap aman dan kondusif.
"Surabaya tidak bisa dijaga hanya oleh pemerintah, Pak Wali Kota, RT, RW, ataupun aparat keamanan saja. Kota ini hanya bisa aman kalau seluruh komponen memiliki kesadaran bersama untuk menjaganya," tegasnya.
Menurutnya, stabilitas keamanan memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Surabaya yang menjadi pusat perdagangan, jasa, investasi, pendidikan, hingga industri kreatif. "Kalau Surabaya tidak kondusif, maka ekonomi pasti akan terganggu. Padahal negara berkewajiban menjamin rasa aman, ketenangan, dan kesejahteraan masyarakat," jelas Kaji Ipuk.
Silaturahmi Forkopimda Rutin
Untuk memperkuat sinergi antarlembaga, Kaji Ipuk menggagas silaturahmi rutin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan dilakukan secara bergiliran di berbagai instansi agar komunikasi antarpimpinan semakin erat.
"Silaturahmi Forkopimda kita rutinkan. Kemarin di DPRD, nanti bisa di tempat Dandim, berikutnya di Polrestabes. Kita bergiliran supaya kebersamaan itu benar-benar terbangun," katanya.
Dengan hubungan yang baik antarpimpinan, koordinasi saat menghadapi persoalan di lapangan diharapkan semakin cepat. "Bukan hanya bertemu saat rapat resmi, tetapi membangun kebersamaan sebagai satu tanggung jawab bersama menjaga kota," imbuhnya.
Selain itu, Kaji Ipuk mendorong budaya komunikasi informal melalui kegiatan ngopi atau nyangkruk bersama unsur pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Forum santai dinilainya justru membuat komunikasi lebih terbuka sehingga berbagai persoalan dapat dideteksi lebih awal.
"Kalau ngopi atau nyangkruk, pikiran dan masukan akan lebih mengalir. Tidak ada sekat. Dari situ kita bisa memahami kebutuhan wilayah masing-masing dan menyelesaikan persoalan sejak dini," ujarnya.
Ia berharap pola komunikasi tersebut juga diterapkan hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan camat, kapolsek, danramil, lurah, hingga LPMK. "Kecamatan, Kapolsek, Danramil, lurah, LPMK harus saling mengenal. Jangan hanya bertemu ketika ada masalah. Keakraban itu harus dibangun sejak awal agar koordinasi berjalan lebih efektif," jelasnya.
Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Surabaya. Dengan begitu, seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga Kota Pahlawan tetap aman, nyaman, dan produktif.
