BNPP Dorong Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan 2026

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum penyampaian hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) untuk 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) tahun 2026 di Jakarta. Forum ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar kebijakan dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

Hasil pengukuran menunjukkan nilai IPKP tahun 2026 mencapai 0,58 dengan predikat cukup, mendekati target nasional sebesar 0,60. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP, Yedi Rahmat, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil positif dari pengukuran di 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat.

"Alhamdulillah hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga mitra," ujar Yedi dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).

Yedi menegaskan bahwa hasil pengukuran IPKP harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat di perbatasan. BNPP mendorong seluruh kementerian/lembaga anggota untuk memanfaatkan rekomendasi IPKP sebagai acuan menyusun program prioritas yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional.

"Seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terealisasi lebih cepat," katanya.

Selain itu, BNPP mengusulkan agar capaian IPKP tahun 2026 menjadi perhatian pemerintah pusat. Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang sebagai wujud komitmen pemerintah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.

Yedi juga menjelaskan bahwa kunjungan lapangan di sejumlah kawasan perbatasan laut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Kondisi ini menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih terarah, terutama melalui penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.

"Di wilayah perbatasan laut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekarang yang perlu kita dorong adalah percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui dukungan program lintas sektor sehingga dampaknya semakin dirasakan masyarakat," ungkap Yedi.

Dalam forum tersebut, BNPP juga memaparkan temuan lapangan yang memerlukan tindak lanjut. Salah satunya di Kabupaten Pulau Morotai, di mana abrasi telah menggerus tanggul pelindung yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga.

Yedi mengatakan, temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden, mengingat persoalan abrasi di wilayah tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah.

"Kami telah mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan menemukan tanggul yang melindungi permukiman masyarakat mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden," tutup Yedi.

Melalui forum ini, BNPP menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga agar hasil pengukuran IPKP tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Forum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Budi Setyono, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian Belly Isnaeni, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono, Direktur PDAT Kementerian PPN/Bappenas Mohammad Roudo, serta perwakilan kementerian/lembaga mitra secara daring maupun luring.