BNPP Jadikan Hasil IPKP 2026 Pijakan Percepatan Pembangunan 22 Kawasan Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan bahwa hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Tahun 2026 akan menjadi pijakan utama untuk mempercepat pembangunan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP). Langkah strategis ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat antarkementerian dan lembaga mitra.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Penyampaian Hasil Nilai dan Rekomendasi Pengukuran IPKP pada 22 PPKP Tahun 2026 yang digelar oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) BNPP di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Asisten Deputi PKPL Yedi Rahmat mengungkapkan bahwa pengukuran IPKP 2026 mencakup 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat. Hasilnya mencatatkan skor rata-rata sebesar 0,58 dengan predikat Cukup (C), mendekati target nasional yang ditetapkan sebesar 0,60.

"Alhamdulillah hasil pengukuran menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 ini segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga mitra," kata Yedi.

Yedi mendorong seluruh kementerian/lembaga anggota BNPP memanfaatkan rekomendasi IPKP untuk menyusun program prioritas terintegrasi di wilayah perbatasan. "Seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan terealisasi lebih cepat," tuturnya.

Bahkan, BNPP mengusulkan agar capaian IPKP Tahun 2026 dapat menjadi bagian dari substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang sebagai wujud komitmen pemerintah memperkuat wilayah terdepan Indonesia.

Soroti Abrasi Tanggul di Morotai

Selain memaparkan indikator kinerja, BNPP juga menyoroti temuan penting di lapangan. Salah satunya terkait bencana abrasi di Kabupaten Pulau Morotai yang menggerus tanggul pelindung dan mengancam permukiman warga.

"Kami telah mengunjungi Pulau Morotai dan menemukan tanggul permukiman masyarakat rusak akibat abrasi. Hal ini akan segera kami tindak lanjuti melalui koordinasi bersama Pemkab Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden," kata Yedi.

Secara umum, aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan laut menunjukkan tren perkembangan yang positif. Karena itu, BNPP berkomitmen memperkuat infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh warga perbatasan.