Kemensos Tindaklanjuti Usulan Perubahan Lokasi Sekolah Rakyat di Mamuju Tengah

Kementerian Sosial merespons usulan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, untuk mengubah lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Perubahan itu diajukan karena biaya pematangan lahan di lokasi awal dinilai terlalu tinggi.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan agar seluruh persyaratan administrasi, terutama sertifikasi lahan, segera dilengkapi. Dengan begitu, survei lanjutan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bisa segera dilakukan.

"Kalau seluruh persyaratan sudah lengkap, segera disampaikan agar prosesnya bisa segera berjalan. Ini merupakan program prioritas Presiden, sehingga administrasinya harus dipercepat," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Hal itu disampaikan Agus saat menerima audiensi Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras dan jajarannya di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (22/7). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Arsal Aras mengusulkan lokasi pengganti di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, dengan luas sekitar 8 hektare dalam satu hamparan. Lahan itu merupakan aset pemerintah daerah yang sedang dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ia menjelaskan lahan tersebut sebelumnya merupakan hasil tukar guling antara Pemerintah Desa Mahahe dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Setelah melalui kesepakatan, perusahaan mengembalikan lahan kepada desa, yang kemudian menyerahkannya kepada pemerintah kabupaten untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Perusahaan sudah mengembalikan lahan kepada desa dan desa telah menyerahkan kepada pemerintah daerah. Saat ini proses sertifikasi sedang berjalan di BPN dan kami berharap prosesnya dapat dipercepat," jelasnya.

Dokumen yang disampaikan menunjukkan lokasi tersebut memenuhi ketentuan minimal luas lahan, yakni lebih dari lima hektare dalam satu kawasan. Selain itu, lokasi telah didukung akses jalan, jaringan listrik, sumber air, dan dinilai layak untuk pembangunan sarana pendidikan.

Usulan PKH hingga Rumah Layak Huni

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kabupaten Paniai menyampaikan sejumlah masukan terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, serta pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Mereka menyebut masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan namun belum tercakup dalam data, sehingga diperlukan pembaruan berdasarkan verifikasi lapangan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paniai Sem Nawipa mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam pendataan. "Kabupaten Paniai merupakan kabupaten tertua dengan 24 distrik dan 216 desa. Masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan sosial, sehingga kami berharap data yang telah kami verifikasi dapat menjadi bahan pemutakhiran agar bantuan semakin tepat sasaran," kata Sem.

Selain pemutakhiran data, Pemerintah Kabupaten Paniai juga mengajukan dukungan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Sem, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi secara optimal. "APBD maupun dana Otonomi Khusus yang kami miliki belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan rumah layak huni masyarakat. Karena itu kami membawa proposal dan berharap ada dukungan dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Agus menjelaskan usulan rumah layak huni saat ini menjadi kewenangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sehingga pemerintah daerah dapat menyampaikan proposal ke kementerian tersebut. Sementara untuk usulan PKH, Program Sembako, maupun PBI-JK, seluruh data diminta disampaikan melalui mekanisme pemutakhiran DTSEN agar dapat diverifikasi oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan DTSEN Triwulan II Tahun 2026, Kabupaten Paniai memiliki 32.155 keluarga atau 131.436 individu. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.326 KPM PKH, 13.461 KPM Program Sembako, serta 76.918 penerima PBI-JK. "Silakan seluruh usulan data disampaikan melalui mekanisme yang berlaku agar dapat diverifikasi. Dengan data yang semakin akurat, penyaluran bantuan sosial akan semakin tepat sasaran," pungkas Agus.