Gerindra Minta Hotman Paris Tak Kaitkan Prabowo dengan Kasus Febrie Adriansyah

Juru Bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade, meminta pengacara Hotman Paris Hutapea untuk tidak menarik nama Presiden Prabowo Subianto dalam kasus hukum yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Andre menegaskan urusan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Presiden.

"Saya meminta kepada Hotman Paris, jangan pernah mengaitkan pembelaan terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dengan Presiden Prabowo. Itu sama sekali tidak ada urusannya," kata Andre dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).

Andre yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI menjamin Prabowo tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum. Dia mencontohkan sikap Prabowo ketika ada anggota kabinet maupun kepala daerah yang tersandung masalah hukum.

"Pak Prabowo dapat dipastikan tidak pernah mengintervensi kasus hukum. Bisa kita lihat selama ini, ketika ada wakil menteri mendapatkan persoalan hukum, Pak Prabowo tidak melakukan campur tangan sama sekali. Begitu juga dengan kepala daerah. Beliau dalam posisi mendukung penuh penegakan hukum," ujarnya.

Sekretaris Fraksi MPR Gerindra ini mengingatkan komitmen pemerintahan dalam memberantas korupsi. Menurutnya, Prabowo selalu memandang korupsi dan kebocoran anggaran sebagai 'kanker' yang merugikan rakyat.

Dia mengatakan sikap tegas Prabowo dibuktikan dengan sikap pantang mundur pemerintah dalam memburu para perampok uang negara. Andre juga mengatakan Prabowo berkomitmen mengejar koruptor sampai ke ujung dunia untuk menyelamatkan uang rakyat.

Dia mengatakan Prabowo sangat keras kepada kabinetnya. Prabowo tidak segan memberikan ultimatum kepada jajarannya yang mencoba bermain-main dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pak Prabowo kerap memberi ultimatum keras kepada anggota kabinet. Beliau menyatakan bahwa pejabat atau menteri yang tidak sepaham dengan komitmen antikorupsi dan berniat mencari keuntungan pribadi dari anggaran negara, dipersilakan untuk keluar dari pemerintahannya," ujar Andre.

Andre menyebut Presiden terus mendorong upaya pencegahan korupsi. Salah satu fokus utamanya ialah pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi titik rawan terjadinya rasuah.

"Presiden mendorong digitalisasi birokrasi, penggunaan teknologi, dan penggunaan e-katalog dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk mengurangi kontak langsung antara pihak swasta dan pejabat pembuat komitmen, yang kerap menjadi titik rawan terjadinya suap dan kongkalikong," ujarnya.