DPR Kritik Kinerja Kantor Staf Presiden di Era Prabowo

Suasana di ruang rapat Komisi XIII DPR pada Senin (13/4/2026) cukup tegang. Di hadapan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, sejumlah anggota dewan tak segan menyampaikan kritik pedas mengenai peran lembaganya di era pemerintahan Prabowo Subianto. Rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Andreas Hugo Pareira itu berlangsung di Senayan, Jakarta.

Dewi Asmara, salah satu Wakil Ketua Komisi, langsung menyasar fungsi komunikasi KSP. Menurutnya, kantor itu jangan cuma jadi corong atau humas belaka untuk Presiden. Harus ada nilai lebih.

"Mengenai keseimbangan fungsi komunikasi dan substansi. Kami berharap bahwa KSP tidak sekedar menjadi humas presiden, tapi harus ada indikator kualitas publikasi tersebut terhadap pemahaman masyarakat," tegas Dewi.

Dia mengakui pemberitaan yang selama ini dikeluarkan KSP terbilang bagus. Namun begitu, cara komunikasinya masih perlu diperbaiki. Tujuannya sederhana: agar pesan pemerintah lebih mudah dicerna oleh rakyat biasa.

"Karena kami lihat sebetulnya sudah bagus, pemberitaannya juga bagus, tapi barangkali mungkin harus ada indikator bagaimana sehingga nanti ke depannya bisa semakin memperbaiki supaya rakyat lebih mudah mencernanya," tuturnya lagi.

Di sisi lain, anggota komisi lainnya, Frederik Kalalembang, justru menekankan betapa krusialnya peran KSP. Terutama dalam mengawasi kinerja kementerian dan lembaga di bawah komando Prabowo.

"Kalau saya lihat tugas dan tanggung jawab KSP ini cukup besar karena ada di semua lembaga kementerian, sehingga harus diperkuat di sini adalah kedeputian, jadi Pak Deputi harus benar-benar memonitor gimana pelaksanaan kementerian lembaga," kata Frederik saat menyampaikan pandangannya.

Intinya, di balik kritik yang mengemuka, ada harapan besar agar KSP tak hanya sibuk di permukaan. Lembaga ini diharapkan bisa menjadi pengawal kebijakan yang efektif, sekaligus jembatan komunikasi yang benar-benar dimengerti publik. Rapat itu sendiri berlangsung cukup alot, mencerminkan dinamika pengawasan DPR yang mulai mengeras.