BKKBN Jatim Gelar Rakorda, Soroti Capaian Penurunan Stunting dan TFR

Oleh: Masrul Fajrin

Surabaya – Di Surabaya, Kamis (9/4/2026) lalu, ruang rapat dipenuhi oleh para pejabat dan mitra kerja dari berbagai daerah. Mereka berkumpul bukan tanpa agenda. Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda untuk Program Bangga Kencana tahun 2026. Intinya, mereka ingin menyelaraskan langkah demi program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Acara yang mengusung tema transformasi lembaga untuk mendukung program presiden ini dihadiri banyak pihak. Mulai dari perwakilan OPD KB kabupaten dan kota, kepala Bappeda, hingga para mitra kerja. Hadir pula sejumlah narasumber kunci, seperti Kepala KPPG Surabaya, Kepala Biro Organisasi Setda Jatim, dan tentu saja Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Bicara soal tujuan, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Sukamto, langsung menegaskan. Rakorda ini adalah momen penting untuk mengevaluasi tahun sebelumnya sekaligus merancang strategi untuk 2026.

"Kita berkumpul hari ini untuk mengevaluasi program yang sudah jalan. Tapi yang tak kalah penting, kita harus menyatukan langkah agar pelaksanaan di tahun depan bisa lebih optimal," ujar Sukamto, Kamis lalu.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor selama ini sudah membuahkan hasil yang cukup nyata. Angka Total Fertility Rate (TFR) Jawa Timur, misalnya, sudah berhasil ditekan hingga ke level 1,96. Di sisi lain, capaian lain yang patut disyukuri adalah penurunan angka stunting. Kini angkanya berada di 14,7 persen, turun dari posisi di atas 17 persen pada 2023.

Ia juga menyoroti dukungan terhadap program prioritas presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD ini penyalurannya lewat SPPG sudah mencapai 64 persen. Peran Tim Pendamping Keluarga di lapangan dinilai krusial. "Mereka sudah ada 93.729 orang dan sebagian terlibat langsung dalam distribusi MBG," jelas Sukamto.

Namun begitu, tantangan tetap ada. Sukamto mengakui, percepatan penurunan stunting butuh pendekatan dari banyak sisi. Selain soal gizi, persoalan seperti pernikahan dini masih jadi pekerjaan rumah di beberapa wilayah, sebut saja kawasan Tapal Kuda dan sebagian Malang Raya.

Dari sisi pemerintah daerah, komitmen juga ditegaskan. Imam Hidayat, Asisten I Setda Jatim yang mewakili gubernur, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pusat, terutama untuk peningkatan kualitas keluarga dan percepatan penurunan stunting.

"Pemprov Jatim pasti mendukung. Berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga, termasuk penurunan stunting lewat koordinasi lintas sektor, terus kita galakkan," katanya.

Ia menambahkan, upaya ini sudah jadi target kinerja utama yang tercantum dalam dokumen pembangunan daerah. Meski demikian, pengakuan bahwa masih ada daerah yang butuh pendampingan lebih intensif juga diungkapkan. "Makanya, koordinasi antara OPD provinsi dan kabupaten/kota harus kita perkuat lagi," jelas Imam.

Pendapat serupa datang dari Kepala DP3AK Jatim, Sufi Agustini. Ia menilai penurunan stunting adalah buah dari kolaborasi yang terus dipupuk melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan langsung ke keluarga.

"Alhamdulillah, tahun ini kita sudah di angka sekitar 14 persen. Kami yakin, dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan lewat pendampingan yang masif, angka ini bisa kita tekan lebih jauh," ujar Sufi.

Baginya, kunci keberlanjutan terletak pada peningkatan pemahaman pasangan usia subur tentang kesehatan keluarga. Melalui Rakorda kali ini, harapannya jelas: sinergi antara pusat, provinsi, dan daerah makin kuat. Fondasi untuk Indonesia Emas 2045, dimulai dari membangun keluarga yang berkualitas.

Editor: Redaksi