Golkar Tanggapi Usulan WFH PNS: Dukung Penghematan, Khawatirkan Pelayanan Publik

Usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, agar PNS bekerja dari rumah ramai diperbincangkan. Gagasan ini muncul sebagai antisipasi dampak konflik Timur Tengah yang berpotensi memicu krisis ekonomi. Nah, bagaimana tanggapan dari internal koalisi pemerintahan?

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, punya pandangannya sendiri. Secara umum, dia tak menampik bahwa usulan itu punya nilai bagus. "Intinya kan soal penghematan," ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Senin (16/3/2026).

Menurut Doli, langkah penghematan memang harus mulai dipikirkan dari sekarang. "Kita memang harus mulai mengantisipasi segala kemungkinan krisis yang akan terjadi," tambahnya.

Tapi, ada catatan besar.

"Namun untuk usul agar PNS untuk WFH perlu dipertimbangkan matang terlebih dahulu," tegas Doli. Kekhawatiran utamanya sederhana: jangan sampai pelayanan publik jadi korban. Bagaimanapun, tugas utama seorang PNS adalah melayani masyarakat. "Jangan sampai gara-gara penghematan yang tidak terukur, urusan melayani masyarakat jadi terbengkalai," sambungnya.

Dia lantas merinci. Pertama, pemerintah harus punya pemetaan yang jelas. Tidak semua jenis pekerjaan PNS bisa dialihkan ke rumah. "Kalaupun ada kebijakan WFH, harus dipetakan, cluster kerja PNS di bidang apa saja yang bisa diterapkan," jelas Doli.

Kedua, sistem kerjanya harus disiapkan dengan matang. Ini bukan sekadar surat edaran. "Harus dipersiapkan sistem kerjanya, mulai dari model penugasan, target/capaian, mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasannya," tuturnya. Tanpa itu, WFH bisa jadi justru bumerang yang menurunkan produktivitas dan akuntabilitas.

Lalu, bagaimana awal mula usulan ini mencuat?

Sehari sebelumnya, Cak Imin sudah menyampaikan idenya. Di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3), dia mengajak untuk berhemat energi, terutama BBM, menyikapi ketegangan di Timur Tengah. "Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya," katanya.

Solusinya? "Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja. Tapi ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM," ucap Cak Imin. Tak cuma itu, dia juga sudah memerintahkan penghematan energi di kantor DPP PKB sebagai langkah nyata.

Jadi, usulannya sudah di atas meja. Tanggapan dari sekutu koalisi pun datang dengan dukungan yang hati-hati. Sekarang, bola ada di tangan pemerintah. Mau diapakan usulan yang satu ini?