Pasca-Bencana, Sumbar Bangkit dengan Desain Permanen

Di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat malam (28/1) lalu, suasana terasa cukup padat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, secara resmi menerima dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari Gubernur Mahyeldi. Ini bukan sekadar serah terima biasa. Rosiade menegaskan, langkah ini jadi dasar komitmen nyata pemerintah pusat dan DPR untuk mengawal pemulihan Sumbar. Mereka tak mau main-main.

Rapat koordinasi yang digelar itu menghadirkan hampir semua kepala daerah. Hadir antara lain Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, Wali Kota Padang Fadly Amran, dan Bupati Solok Jon Firman Pandu. Tak ketinggalan, Bupati Sijunjung Benny Dwifa, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, serta sejumlah pejabat setingkat bupati dan wakil bupati lainnya. Mereka semua datang dengan satu agenda: membahas penanganan infrastruktur yang porak-poranda.

Forum itu juga diramaikan oleh perwakilan dari berbagai balai di bawah Kementerian PU, direksi BUMN Karya, Kemenhub, hingga unsur perguruan tinggi. Kehadiran mereka menunjukkan betapa kompleksnya pekerjaan rumah yang menanti.

Gubernur Mahyeldi, dalam paparannya, menyoroti sebuah hal penting. Kehadiran langsung sejumlah pejabat tinggi Jakarta, mulai dari Presiden hingga Menteri PU Dody Hanggodo, disebutnya sebagai bukti perhatian serius. “Ini perhatian yang nyata,” tegasnya.

Menurut Mahyeldi, Menteri Dody sudah blusukan ke sejumlah titik kritis. Dari Padang Pariaman, Malalak di Agam, hingga ke Tanah Datar dan Payakumbuh. Pesan dari pusat jelas: penanganan jangan lagi bersifat sementara. Desainnya harus lebih kuat, tahan menghadapi ancaman serupa di masa depan.

Ia lalu merinci empat fokus utama. Pertama, perbaikan jalan dan jembatan. Kedua, penanganan permanen untuk kawasan rawan seperti Lembah Anai. Ketiga, relokasi rumah warga yang berada di zona bahaya. Keempat, pemulihan pasokan air bersih, khususnya untuk Kota Padang. Mahyeldi meminta semua bupati dan wali kota proaktif. Data kerusakan harus akurat dan cepat, agar urusan anggaran nanti tidak tersendat oleh masalah administrasi.

Di sisi lain, Andre Rosiade menyampaikan posisi DPR.

“Kami akan kawal percepatan anggaran. Pastikan BUMN Karya bergerak cepat di lapangan,” ujarnya.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah BUMN seperti Hutama Karya dan Nindya Karya. Tujuannya, memastikan kesiapan alat berat di titik-titik rawan, misalnya Silaiang dan Malalak. Tapi Rosiade juga mengingatkan soal kualitas pengerjaan. Jalur vital macam Lembah Anai, katanya, tak boleh lagi ditangani dengan cara tambal sulam. Itu urat nadi perekonomian Sumbar. Ia mendesak data kerusakan, termasuk fasilitas pasar dan UMKM, segera difinalisasi. Pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur.

Dari sisi teknis, laporan datang dari Wendra, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan BPJN Sumbar. Penanganan darurat di Lembah Anai masih terus berlangsung. Fokusnya sekarang mengembalikan fungsi jalan seadanya, sambil menyiapkan desain permanen yang lebih kokoh. Mereka juga sudah menyiagakan alat berat di jalur alternatif seperti Malalak dan Sitinjau Lauik, untuk mengantisipasi longsor susulan.

Sementara untuk persoalan permukiman dan air bersih, Maria Doeni Isa dari BPPW Sumbar memaparkan rencana yang cukup detail. Ada 182 kantor pemerintahan yang perlu direhabilitasi. Sistem air minum juga jadi perhatian utama, dengan rencana perbaikan ratusan SPAM dan Pamsimas. Anggarannya tidak kecil, mencapai ratusan miliar rupiah hanya untuk Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kota Solok.

Maria juga menyebut sebuah terobosan. Untuk mengatasi krisis air di Padang, mereka akan memanfaatkan kelebihan kapasitas air dari Universitas Andalas. Caranya dengan menarik pipa sepanjang 7,5 kilometer ke kawasan Pauh dan Kuranji. Yang menarik, program ini akan dibebaskan dari biaya sambungan rumah bagi warga. Syaratnya, pemda harus siapkan anggaran untuk operasional dan perawatan jangka panjang.

Persoalan sungai tak kalah pelik. Iwan Hernawan dari Balai Wilayah Sungai Sumatra V melaporkan sedikitnya 43 sungai yang terdampak. Mereka mengusulkan anggaran fantastis, lebih dari Rp 4 triliun, dalam dokumen R3P. Angka itu untuk pengendalian banjir, penanganan sedimen, pembangunan sabo dam di sekitar Marapi, hingga rehabilitasi irigasi.

Dari satker prasarana strategis, Jihat, menambahkan bahwa rehabilitasi juga akan menyentuh fasilitas pendidikan, pasar, tempat olahraga, dan rumah ibadah. Termasuk madrasah dan pesantren, baik negeri maupun swasta. Namun ia mengingatkan, dana pusat hanya bisa dipakai untuk pembangunan fisik. Soal pengadaan lahan untuk relokasi, itu menjadi tanggung jawab daerah.

Mendengar itu, Andre Rosiade langsung menyoroti.

“Pemda harus turut hadir memberi solusi, terutama untuk penyediaan lahan relokasi sekolah atau pesantren yang ada di zona merah,” pinta Rosiade. Hambatan soal lahan ini, jika tidak diatasi, bisa memperlambat seluruh proses.

Dari kalangan kampus, Wakil Rektor Unand Hefrizal Hendra memaparkan potensi yang dimiliki universitasnya. Kelebihan kapasitas air Unand memang bisa jadi solusi darurat untuk Padang. Tapi perlu ada kerja sama lebih lanjut dengan PDAM, setelah sistem pengambilan dan pengolah airnya diperbaiki.

Rapat panjang itu akhirnya ditutup dengan pernyataan bersama. Andre Rosiade menekankan pentingnya pertemuan teknis lanjutan antara kepala daerah, balai, dan BUMN. Progress pembangunan harus dipantau rutin. Gubernur Mahyeldi, di sisi lain, meminta semua perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil koordinasi ini.

Kesepakatan akhirnya muncul. Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk mempercepat pemulihan Sumbar. Tapi kali ini, dengan pendekatan yang berbeda: membangun untuk permanen, terintegrasi, dan siap menghadapi ancaman bencana di masa yang akan datang.