Serikat Buruh Tolak Usulan Polri Dibawah Kementerian, Dukung Penuh Sikap Kapolri

Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI, dengan tegas menyatakan penolakannya. Gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian, menurutnya, bukan sekadar wacana biasa. Itu adalah upaya pelemahan. Tak cuma terhadap institusi Polri, tapi juga terhadap posisi Presiden sendiri.

Karena itu, sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan itu pun ia dukung penuh.

"Kami mendukung penuh sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Karena menempatkan kepolisian di bawah kementerian hanya akan melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan Presiden,"

tegas Andi Gani dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Dia melanjutkan, dukungan itu datang secara solid dari tiga konfederasi buruh besar: KSPSI, KSPI, dan KSBSI. Mereka sepakat dengan pernyataan Sigit. Justru sebaliknya, menurut Andi Gani, perubahan struktur itu malah akan membuat Korps Bhayangkara rentan terhadap intervensi. "Akan sangat rentan intervensi dan juga memperlemah institusi Polri," tekanannya.

Di sisi lain, Andi Gani memuji kinerja Polri, khususnya dalam menangani isu ketenagakerjaan. Pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri disebutnya sebagai langkah brilian. Kehadiran desk ini benar-benar membantu para buruh yang menghadapi masalah pidana di tempat kerja.

"Sudah banyak persoalan ketenagakerjaan diselesaikan dengan cepat oleh Desk Ketenagakerjaan sehingga buruh mendapatkan kepastian hukum," ujarnya.

Tak berhenti di situ, peran Kapolri disebutnya lebih dari sekadar penegak hukum. Jenderal Sigit juga aktif membantu menyalurkan kembali buruh yang terkena PHK. "Dan telah menempatkan 2.300 buruh di pabrik-pabrik sepatu," pungkas Andi Gani.

Sebelumnya, penolakan serupa sudah disampaikan langsung oleh Kapolri. Di akhir rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (26/1), Jenderal Sigit dengan lugas menyuarakan keberatannya. Dia berterima kasih pada dukungan fraksi-fraksi DPR yang ingin Polri tetap di bawah Presiden, meski fungsi pengawasan DPR tetap dijalankan.

"Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,"

kata Sigit di hadapan para wakil rakyat.

Menurutnya, posisi Polri yang langsung di bawah Presiden justru lebih menguntungkan. Presiden bisa bergerak cepat tanpa harus melalui birokrasi kementerian yang berbelit. Sigit bahkan punya istilah khusus untuk skenario yang diusulkan: potensi 'matahari kembar'. Situasi yang justru bisa menimbulkan kebingungan komando dan tumpang tindih wewenang.