Kemenko PM Raih Skor Tertinggi Integritas, Cak Imin: Fondasi Pemberdayaan

Skor 82,61. Angka itu yang diraih Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025. Hasilnya? Mereka masuk jajaran kementerian koordinator dengan indeks integritas tertinggi. Kategori 'terjaga' pun berhasil disandang.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyambut baik capaian ini. Menurutnya, hasil survei itu sejalan dengan komitmen mereka untuk membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel.

"Pemberdayaan hanya mungkin berjalan jika integritas dijaga sejak awal. Setiap rupiah anggaran negara harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi,"

Demikian disampaikan Muhaimin lewat keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025).

Survei kali ini skalanya cukup besar. KPK melibatkan 657 institusi dengan responden mencapai 837.693 orang. Mereka berasal dari unsur internal, eksternal, hingga para pakar. Penilaiannya sendiri dibagi tiga: Rentan untuk skor di bawah 73, Waspada (73-78), dan Terjaga untuk skor di atas 78.

Nah, dengan skor di atas 82 tadi, posisi Kemenko PM jelas berada di zona hijau. Ini menunjukkan kualitas integritas yang dinilai kuat.

Bagi KPK, SPI bukan sekadar angka. Survei ini berfungsi sebagai alat ukur penting untuk memetakan institusi mana yang masih butuh perbaikan integritas. Tujuannya, menyempurnakan prosedur pemerintahan yang berisiko memicu praktik korupsi.

Muhaimin sendiri menggarisbawahi bahwa pekerjaan tak selesai hanya dengan meraih skor bagus.

"Integritas tidak berhenti pada skor. Yang menentukan adalah tindak lanjutnya, bagaimana kita memperbaiki sistem, menutup celah penyimpangan, dan membangun budaya kerja yang benar-benar akuntabel,"

Ia menegaskan, integritas adalah inti dari seluruh agenda pemberdayaan. Saat ini, Kemenko PM sedang gencar memperkuat tata kelola berbasis data, salah satunya lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Harapannya, program bisa lebih tepat sasaran.

"Pemberdayaan itu transparan. Karena itu, kami mengedepankan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Masyarakat harus bisa ikut mengawasi, mengoreksi, dan memastikan setiap program tepat sasaran,"

Tak berhenti di situ, tahun 2026 nanti akan dijadikan tahun konsolidasi. Fokusnya adalah menindaklanjuti temuan SPI secara lebih sistematis, agar perbaikan tata kelola benar-benar terasa dampaknya di lapangan.

Pesan penutupnya tegas.

"Integritas adalah fondasi pemberdayaan. Tanpa integritas, sebesar apa pun programnya tidak akan pernah menghadirkan keadilan dan manfaat bagi rakyat,"

Begitulah pernyataan yang menutup penjelasan Muhaimin.