Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat mendadak bersama sejumlah ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
Pertemuan itu dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan dan Sekjen PKS, M Kholid.
Prabowo menyampaikan, rapat ini digelar untuk merespons aspirasi masyarakat yang belakangan marak terkait kinerja DPR dan tunjangan anggota dewan.
“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik," ujarnya usai pertemuan.
Prabowo menerima laporan dari para ketum partai bahwa mereka telah mengambil keputusan tegas dengan menonaktifkan sejumlah anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan kontroversial hingga memicu kemarahan rakyat.
"Mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan para pimpinan DPR juga sudah sepakat untuk melakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium perjalanan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran Tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri," tegasnya.
Artikel Terkait
Dugaan Trans7 vs Ponpes Lirboyo: Diisukan Untuk Alihkan Isu dari 4 Kasus Besar Ini!
Said Didu Bongkar Alasan Jokowi Dituding Sebagai Dalang IKN, Ini Faktanya!
BPK Didesak Audit Whoosh: Ada Apa di Balik Proyek Super Cepat Ini?
Purbaya Bongkar Isi Hatinya: Hanya Prabowo yang Saya Dengar, yang Lain Bukan Urusan Saya!