PA GMNI Soroti Utang, Meritokrasi, hingga PPHN Jelang HUT ke-81 RI

Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menyampaikan sejumlah catatan kritis kepada pemerintah. Catatan tersebut mencakup persoalan utang negara, meritokrasi, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Pernyataan itu disampaikan dalam agenda bertajuk "Pernyataan Kebangsaan Indonesia Ambeg Paramarta" di Kantor DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/8). Dalam pembukaan acara, Ketua Umum DPP PA GMNI, Arief Hidayat, menilai bahwa 81 tahun kemerdekaan belum sepenuhnya mengantarkan Indonesia pada cita-cita para pendiri bangsa.

"Apakah kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus oleh Soekarno dan Hatta sudah berhasil menuju kepada cita-cita yang diinginkan oleh founding fathers? Jawabannya adalah belum. Karena sampai hari ini masyarakat yang adil dan makmur belum terwujud," ujar Arief.

Menurut Arief, perjalanan bangsa selama 81 tahun penuh pasang surut dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Karena itu, PA GMNI menjadikan momentum ini sebagai sarana introspeksi terhadap arah penyelenggaraan negara. Gagasan tersebut kemudian dituangkan dalam tema Ambeg Paramarta.

Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI, Abdy Yuhana, menjelaskan bahwa Ambeg Paramarta merupakan istilah yang pernah disampaikan Bung Karno, bermakna mengutamakan prioritas utama dalam pilihan kebijakan negara. Berangkat dari prinsip itu, PA GMNI menyoroti sejumlah hal yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, salah satunya pengelolaan utang negara.

Abdy mengungkapkan, posisi utang pemerintah per akhir Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun atau setara 41,26% terhadap PDB. Menurutnya, persoalan mendasar bukan sekadar rasio utang yang aman, melainkan sejauh mana utang membebani APBN, untuk apa utang digunakan, siapa yang menikmati manfaatnya, dan siapa yang kelak membayarnya.

"Jadi jangan kemudian utang menjadi pilihan utama dalam pembiayaan negara," tegas Abdy. PA GMNI mendesak pemerintah melakukan koreksi terhadap politik utang nasional.

Selain soal fiskal, PA GMNI menekankan pentingnya meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Mereka meminta agar prinsip orang yang tepat berada pada jabatan yang tepat menjadi norma dalam pemerintahan. "Loyalitas politik tidak boleh menggantikan kompetensi. Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi ukuran untuk pengisian jabatan strategis negara," ujar Abdy.

PA GMNI juga menekankan perlunya evaluasi terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk MBG dan Kopdes Merah Putih. Abdy menyebut program tersebut merupakan ikhtiar memperkuat kualitas sumber daya manusia dan ekonomi, namun pelaksanaannya harus terbuka terhadap evaluasi. "Evaluasi terhadap berbagai persoalan dan pelaksanaan program tidak boleh dipandang sebagai bentuk penolakan, tetapi sebagai mekanisme demokratis untuk memperbaiki kebijakan," katanya. "Jangan kemudian ketika orang bersuara tentang program-program itu dianggap penolakan. Program yang baik harus berani dievaluasi dan diperbaiki," sambungnya.

Dalam pembahasan PPHN, PA GMNI membuka ruang dialog terkait arah pembangunan jangka panjang Indonesia. Menurut Abdy, pembahasan PPHN perlu melibatkan tiga bentuk representasi: politik, daerah, dan fungsional. "Pembangunan yang berkesinambungan itu harus melibatkan seluruh Indonesia yang ter-representasikan di dalam tiga representasi. Yang pertama representasi politik yang ada di DPR, yang kedua adalah representasi daerah, dan yang ketiga adalah representasi fungsional," jelasnya.

Berbagai catatan tersebut dirangkum dalam lima agenda politik Ambeg Paramarta: memperkokoh Pancasila dan keadilan pembangunan daerah, mengembalikan pembangunan ekonomi pada amanat Pasal 33 UUD 1945, memulihkan etika penyelenggaraan negara dan meritokrasi, menegakkan hukum dan demokrasi, serta mewujudkan kedaulatan dan politik luar negeri bebas aktif.

Pada akhirnya, Abdy menegaskan bahwa kekuasaan hanyalah alat untuk melindungi rakyat, menghadirkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan keadilan sosial, dan menjaga keutuhan kedaulatan Indonesia. "Kekuasaan hanyalah alat untuk melindungi rakyat, menghadirkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan keadilan sosial, dan menjaga keutuhan kedaulatan Indonesia," pungkasnya.