Dalam perspektif Islam, Anies Baswedan seharusnya menjadi pilihan bersama tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Ia dinilai lebih saleh, lebih cerdas, dan lebih kreatif dibandingkan Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemilih tidak menilai secara objektif siapa yang paling layak memimpin negeri ini.
Sebagian orang memilih presiden hanya demi mengejar kursi menteri atau posisi komisaris. Ada pula yang tergiur imbalan uang puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Motif-motif duniawi semacam ini menutup objektivitas dalam menilai kapabilitas calon presiden. Sayangnya, sifat tamak terhadap harta dan jabatan juga menghinggapi sebagian tokoh Islam.
Sepanjang sejarah Islam dan perjalanan bangsa Indonesia, selalu ada tokoh Islam yang tulus berjuang, tetapi tidak sedikit pula yang terjerat nafsu duniawi. Masyarakat awam sering kesulitan membedakan antara tokoh Islam yang ikhlas dan yang telah terkooptasi kepentingan materi. Perbedaan perilaku itu sejatinya hanya dapat ditangkap oleh ulama atau orang-orang berilmu. Mereka tidak hanya menilai dari retorika dan tulisan, tetapi juga mengamati perilaku dan keteladanan sehari-hari.
Ada kalanya seseorang pandai berbicara dan menulis, tetapi perilakunya mengecewakan. Gelar profesor atau kiai kerap membuat seseorang merasa paling unggul, meski kata-katanya tidak selaras dengan perbuatannya. Masyarakat yang masih awam mudah terpedaya oleh pidato, gempuran media, dan pencitraan di media sosial. Tingkat pendidikan yang belum merata membuat publik gampang tertipu oleh deretan gelar, baliho, atau bantuan sembako.
Sejarah mencatat, Soekarno dikenang sebagai orator ulung. Namun, Buya Hamka menilai Soekarno hanya pandai berpidato tanpa eksekusi nyata saat rakyat menghadapi kelaparan. Setelah 1959, Soekarno mengubah sistem menjadi demokrasi terpimpin yang menandai awal kediktatoran. Kebijakan otoriter itu berujung pada pemenjaraan tokoh-tokoh Islam dan sosialis, seperti Hamka, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusmito, dan Mohammad Natsir.
Kepemimpinan nasional membutuhkan lebih dari sekadar retorika dan kemampuan menulis. Pemimpin ideal harus menguasai manajemen, memahami psikologi massa, dan menjadi teladan utama bagi masyarakat. Pemimpin yang rumah tangganya retak, gemar menggebrak meja, dan emosional saat dikritik sulit dijadikan panutan. Bangsa dengan 285 juta jiwa ini membutuhkan keteladanan konkret yang memancar dari presiden hingga jajaran bawah.
Ketika presiden kerap bersikap emosional dan gagal memberi teladan, para bawahan kehilangan arah dan bergerak untuk kepentingan kelompok masing-masing. Akibatnya, kemaslahatan masyarakat luas yang dikorbankan.
Potensi 251 juta umat Islam (83 persen populasi) seharusnya menjadi penentu utama dalam pemilu presiden. Jika tokoh Islam bersatu, Indonesia bisa dipimpin oleh sosok ideal yang membawa bangsa menuju keadilan, kemakmuran, dan keberkahan. Namun, perpecahan di kalangan tokoh Islam terus berulang setiap kali pemilihan presiden digelar. Kita tidak bisa terus menyalahkan pihak luar tanpa berani membenahi diri dan mengakui bahwa tidak semua tokoh Islam sanggup menjadi teladan. Allah Swt. Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Artikel Terkait
Merdeka Bukan Sekadar Proklamasi, Melainkan Ikhtiar yang Terus Diperbarui
Empat Peristiwa Bersejarah di Tanggal 17 Agustus Selain Proklamasi Kemerdekaan
Mengapa Banyak Pria Inkompeten Jadi Pemimpin? Buku yang Dibaca Anies Baswedan Jelaskan
Mengenang Bung Hatta, Wakil Presiden Pertama yang Sederhana dan Teguh