Gerindra Minta Hotman Paris Tak Seret Nama Prabowo ke Kasus Febrie Adriansyah

Juru Bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade, meminta pengacara kondang Hotman Paris untuk tidak menarik nama Presiden Prabowo Subianto ke dalam pusaran kasus hukum yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Andre menegaskan urusan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Presiden.

"Saya meminta kepada Hotman Paris, jangan pernah mengaitkan pembelaan terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dengan Presiden Prabowo. Itu sama sekali tidak ada urusannya," kata Andre dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Andre, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, memastikan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum siapa pun. Ia mencontohkan sikap tegas Presiden ketika ada anggota kabinet maupun kepala daerah yang tersandung masalah hukum.

"Pak Prabowo dapat dipastikan tidak pernah mengintervensi kasus hukum. Bisa kita lihat selama ini, ketika ada wakil menteri mendapatkan persoalan hukum, Pak Prabowo tidak melakukan campur tangan sama sekali. Begitu juga dengan kepala daerah. Beliau dalam posisi mendukung penuh penegakan hukum," tegasnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi MPR Gerindra ini mengingatkan kembali komitmen kuat pemerintahan saat ini dalam memberantas korupsi. Menurutnya, Prabowo selalu memandang korupsi dan kebocoran anggaran sebagai 'kanker' yang merugikan rakyat. Uang negara yang seharusnya untuk pembangunan justru dinikmati segelintir pihak.

Ketegasan ini dibuktikan dengan sikap pantang mundur pemerintah dalam memburu para perampok uang negara. Andre menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan mengejar koruptor sampai ke ujung dunia sekalipun guna menyelamatkan uang rakyat.

Sikap antikorupsi yang keras itu juga selalu ditekankan Presiden di internal kabinet. Prabowo tidak segan memberikan ultimatum kepada jajarannya yang mencoba bermain-main dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pak Prabowo kerap memberi ultimatum keras kepada anggota kabinet. Beliau menyatakan bahwa pejabat atau menteri yang tidak sepaham dengan komitmen antikorupsi dan berniat mencari keuntungan pribadi dari anggaran negara, dipersilakan untuk keluar dari pemerintahannya," ungkap Andre.

Selain mendukung penindakan tanpa pandang bulu, Andre menyebut Presiden terus mendorong upaya pencegahan di hulu. Salah satu fokus utamanya adalah pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi titik rawan terjadinya rasuah.

"Presiden mendorong digitalisasi birokrasi, penggunaan teknologi, dan penggunaan e-katalog dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk mengurangi kontak langsung antara pihak swasta dan pejabat pembuat komitmen, yang kerap menjadi titik rawan terjadinya suap dan kongkalikong," pungkasnya.