BGN Ubah Skema Insentif Dapur Gizi, Tak Lagi Rp6 Juta Tetap per Hari

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini dinilai tidak proporsional. Alih-alih menerima nominal tetap sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, ke depan besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.

Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa kebijakan baru ini merupakan respons terhadap ketimpangan yang terjadi di lapangan. Ia menyebutkan, selama ini dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat dan yang hanya melayani 500 penerima manfaat sama-sama mendapatkan insentif Rp6 juta per hari. "Kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua. Kan sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu," ujar Agustina di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, skema yang berlaku saat ini belum mencerminkan kondisi riil di setiap wilayah. Pasalnya, beban operasional dan volume produksi antara satu dapur dengan dapur lainnya sangat berbeda, namun imbalan yang diterima tetap sama. Ketidakadilan ini menjadi salah satu pemicu dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem insentif yang ada.

Setelah data jumlah penerima manfaat di setiap wilayah terverifikasi, BGN akan melakukan penataan ulang. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menggabungkan sejumlah SPPG yang dinilai belum beroperasi secara optimal. "Bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," kata Agustina.

Di sisi lain, BGN juga akan mengevaluasi mekanisme pemberian insentif yang selama ini lebih berorientasi pada jumlah produksi makanan semata. Ke depan, penilaian akan dilakukan menggunakan sejumlah indikator yang lebih komprehensif. Beberapa aspek yang akan menjadi pertimbangan antara lain kualitas makanan, standar keamanan pangan, hingga ketahanan pangan.

"Jadi kita akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya enggak sekedar, ‘Oh, pokoknya aku mau masak segini ya segitu,’ dapatnya gitu," tutur Agustina. Dengan pendekatan baru ini, BGN berharap insentif yang diberikan tidak hanya mendorong kuantitas produksi, tetapi juga meningkatkan mutu layanan gizi bagi masyarakat.