Korupsi dan Tradisi: Saat Gotong Royong Berubah Jadi Jebakan Moral

- Senin, 02 Februari 2026 | 16:50 WIB
Korupsi dan Tradisi: Saat Gotong Royong Berubah Jadi Jebakan Moral

Korupsi: Dilema di Negeri yang Mengaku "Gotong Royong"

Alen Y. Sinaro
Korps Muballigh Jakarta

Korupsi di sini punya dua wajah. Satu tumbuh dari kelaziman, dari adat usang yang tak pernah benar-benar kita periksa ulang. Ia lahir di ruang abu-abu, tempat niat baik pelan-pelan berbelok arah. Tapi ada sisi lain yang jauh lebih berbahaya: korupsi yang muncul dari niat sadar, perhitungan dingin, dan keserakahan yang terstruktur rapi. Ungkapan seperti, "biar gaji kecil, yang penting uang masuknya!" bukan cuma keluhan. Itu adalah pilihan moral yang diulang-ulang sampai dianggap biasa.

Dan pada level tertinggi, praktik ini menjelma pengkhianatan. Penguasaan akses atas hal-hal vital pangan, energi, tanah oleh segelintir orang yang dengan sadar melanggar amanat konstitusi. Di titik ini, korupsi bukan lagi soal keterhanyutan. Ini kejahatan yang tahu persis apa yang dilakukannya.

Jadi, korupsi di Indonesia bukan sekadar tindak pidana. Ia sudah jadi kebiasaan, bahkan semacam adat tak tertulis. Bung Hatta pernah menyebutnya sebagai budaya bangsa kita. Seperti budaya lain, ia diwariskan tanpa upacara, dari satu meja ke meja lain, dari generasi ke generasi. Banyak orang terjerumus bukan karena niat jahat yang matang. Mereka terseret arus halus yang awalnya terasa ramah. Tiba-tiba, kaki sudah basah. Pinggang terendam. Saat menoleh, daratan sudah hilang: point of no return.

Maka tak heran, orang-orang yang dikenal saleh, rajin beribadah dan mengutip ayat, tak jarang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Bukan berarti kesalehan mereka palsu dari awal. Mereka hidup di lanskap yang memutarbalikkan kompas moral. Di negeri ini, seseorang bisa berangkat dari niat membantu keluarga, menjaga harmoni, atau sekadar membalas jasa lalu berakhir sebagai tersangka.

Adab ketimuran berubah jadi pasal pidana. Semangat family oriented berhadapan muka dengan praktik nepotisme. Tanda terima kasih yang dulu diselipkan dengan senyum, sekarang berganti nama jadi gratifikasi. Kita hidup di wilayah abu-abu yang licin. Di sana, etika sosial dan hukum modern saling menubruk tanpa rem.

Kalau dirunut, korupsi punya silsilah yang panjang. Bukan anak haram zaman reformasi. Ia sudah matang sejak era kolonial. Ambil contoh VOC, raksasa dagang itu. Runtuhnya bukan cuma karena serangan musuh, tapi lebih karena kebusukan dari dalam. Pegawai yang mencuri, pejabat yang jual wewenang. Ada relasi telanjang antara penguasa kolonial, bangsawan lokal, dan para perantara. Dari sana kita mewarisi pelajaran pahit: korupsi bukan cuma soal mengambil uang. Ini soal membangun sistem saling menyandera.

Warisan itu dilanjutkan oleh rezim-rezim setelahnya. Sistem Belanda diadopsi, tapi bukan untuk keadilan. Untuk kontrol. Pelaku korupsi yang ketahuan dibiarkan, bahkan dipelihara. Dosa dijadikan arsip. Kesalahan jadi alat tawar. Kekuasaan berdiri bukan di atas kepercayaan publik, melainkan di atas ketakutan kolektif. Negara berubah jadi ruang gelap penuh rahasia, tempat semua orang pura-pura tidak tahu.

Di sektor swasta, wajahnya lebih halus. Korupsi tak selalu berupa amplop. Ia menyamar sebagai diskon khusus, bagi-bagi rejeki, atau sebut saja "uang rokok". Bahasanya dibuat lunak agar nurani tak berteriak. Pasar dan birokrasi bertemu dalam senyap, saling mengangguk. Kewirausahaan yang mestinya tentang inovasi, malah terjerat jejaring balas jasa. Ekonomi mungkin tumbuh, tapi etika mengerdil di sudut.

Namun begitu, di tengah badai, selalu ada segelintir orang yang sadar. Mereka berteriak di pantai saat ombak menggila. Suaranya kerap hilang dilumat angin. Tak ada patung untuk mereka. Mereka sering dicibir, dianggap naif, atau malah disingkirkan. Tapi merekalah penanda bahwa akal sehat belum sepenuhnya mati. Mereka paham: jika semua dianggap wajar, maka kejahatan akan berubah menjadi norma.

Barangkali benar ramalan suram itu negeri ini menuju bubar di tahun 2030. Bubar bukan karena perang, tapi karena kelelahan moral. Karena kita terlalu lama berdamai dengan yang busuk. Karena terlalu sering menyebut kejahatan sebagai kelaziman.

Jika itu benar terjadi, jangan salahkan sejarah. Sejarah hanya mencatat. Kitalah, hari ini, yang memilih: terus hanyut, atau berani berenang melawan arus. Meski sendirian.

Editor: Melati Kusuma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar

Terpopuler