Sutoyo Abadi Soroti Pergeseran Kedaulatan: Rakyat Hanya Jadi Slogan?

Said Didu Bertemu Prabowo, Kajian Politik Merah Putih: Belum Menyentuh Persoalan

Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, punya pandangan keras soal kedaulatan rakyat. Ia bilang, amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 itu sudah bergeser jauh bahkan bisa dibilang serius setelah konstitusi diamandemen. Perubahan yang puncaknya jadi UUD 2002 itu, di mata Sutoyo, membawa konsekuensi yang nggak main-main: kapitalisme dan individualisme makin menguat dalam sistem ketatanegaraan kita.

“Kalimat kedaulatan berada di tangan rakyat itu final dan mengikat. Tidak boleh ditafsirkan lain,” tegas Sutoyo, Senin (2/2/2026).

“UUD tidak boleh mengatur keluar dari makna hakiki: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Secara teori, kedaulatan itu ada beberapa jenis. Mulai dari kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, sampai rakyat. Indonesia dari sananya menganut yang terakhir. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sementara negara cuma pelaksana mandat yang dibatasi konstitusi. Begitu idealnya.

Tapi praktiknya? Menurut Sutoyo, pasca amandemen, terjadi pergeseran mendasar. Kedaulatan rakyat nggak lagi langsung di tangan rakyat. Ia berpindah ke partai-partai politik, yang ujung-ujungnya bermuara ke kekuasaan DPR dan pemerintah saat mereka membentuk undang-undang.

Nah, di sinilah titik kritisnya. Kewenangan legislasi DPR dan pemerintah itu sangat besar. Di sisi lain, kekuasaan semacam itu rentan banget “dibeli” oleh kekuatan kapital dan oligarki.

“Saat DPR dan pemerintah membuat undang-undang, kekuasaan itu bisa dibeli oleh kapitalis,” jelas Sutoyo.

“Bahkan ada pengusaha yang berani mengatakan, ‘Saya adalah undang-undang’. Ini menunjukkan betapa parahnya pergeseran kedaulatan.”

Ia juga menyoroti Pasal 33 UUD 1945. Dalam naskah aslinya, pasal itu tegas, anti-penjajahan, dan menutup celah penguasaan asing. Perubahan dan penambahan pasal-pasal terkait dinilai Sutoyo justru membuka jalan lebar-lebar. Pengelolaan sumber daya alam akhirnya diserahkan ke oligarki dan kapital asing.

Akibatnya bisa ditebak. Terjadi penjarahan sistematis terhadap sumber daya alam, hutan, dan kekayaan negara. Padahal, itu semua adalah amanat langsung dari rakyat untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran mereka.

Lalu, pertanyaan besarnya: siapa sebenarnya pemilik kekuasaan tertinggi negara sekarang? Masihkah di tangan rakyat, atau sudah pindah ke kekuatan kapital? Kalau sudah pindah, siapa yang memindahkannya? Dan kenapa bisa sampai terjadi?

Dalam konteks inilah, Sutoyo sedikit menyoroti pertemuan Said Didu dengan Presiden Prabowo Subianto akhir Januari lalu, tepatnya 30 Januari 2026. Dari catatan pertemuan yang ia terima tanggal 2 Februari, Sutoyo menilai diskusi itu belum nyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

“Sangat berat, bahkan hampir mustahil, menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa kedaulatan rakyat telah dirampas oleh partai politik, DPR, dan pemerintah, lalu diserahkan kepada kekuatan kapitalis dan asing akibat perubahan UUD 1945,” katanya.

Ia mengapresiasi sih, gagasan dan gerakan yang digagas Said Didu dan beberapa tokoh untuk “merebut kembali kedaulatan rakyat”. Tapi menurutnya, agenda itu harus jawab dulu soal-soal fundamental. Kedaulatan direbut dari siapa? Lalu diserahkan ke siapa? Apa akar masalahnya, dan jalan keluarnya seperti apa, baik secara konstitusional maupun politik?

Tanpa itu, ya percuma. Konsekuensi logis dari analisisnya sendiri sebenarnya radikal. Bisa berarti kembali ke UUD 1945 naskah asli, penataan ulang atau pembubaran partai politik, pembubaran lembaga perwakilan, sampai pembentukan kabinet sementara dan MPRS untuk menata ulang NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang original.

“Inilah inti persoalan kedaulatan,” pungkas Sutoyo.

“Jika akar masalahnya tidak diakui, maka wacana ‘merebut kembali kedaulatan rakyat’ hanya akan berhenti sebagai slogan.”