Prabowo Diam, Polri Tetap di Bawah Presiden: Strategi atau Keengganan Reformasi?

Serial Reformasi Polri (Bagian 2 dari 3 tulisan)
Benarkah Presiden Tak Pernah Ikhlas Melepas Polri?

Oleh Edy Mulyadi
Wartawan Senior

Polemik soal menempatkan Polri di bawah kementerian, yang sudah kita bahas sebelumnya, bukan cuma perdebatan biasa. Ini bukan sekadar beda pendapat antara Kapolri dan masyarakat sipil. Kalau mau jujur, ini lebih mencerminkan sikap politik Presiden sendiri.

Diamnya Prabowo Subianto dalam hal ini menarik. Menurut sejumlah pengamat, sikap itu bukan muncul dari keraguan atau ketidaktahuan. Bisa jadi, itu adalah pilihan politik yang disengaja. Sebuah keputusan untuk tidak mengutak-atik struktur komando Polri yang sudah ada.

Lantas, kenapa? Apa sih yang bikin wacana reformasi ini selalu mentok dan tak dapat dukungan nyata dari pusat? Jawabannya, kita harus lihat Polri bukan dari buku teori, tapi dari kenyataan kekuasaan yang berjalan.

Dalam praktiknya, Polri itu bukan cuma lembaga penegak hukum. Institusi ini punya jaringan teritorial paling lengkap dan aktif di negeri ini. Hadir dari Mabes sampai ke pelosok desa. Melalui fungsi pembinaan dan keamanan, mereka menyatu dengan ruang sosial masyarakat. Jaringan sedemikian rupa membuat Polri jadi instrumen negara yang paling responsif. Mereka selalu ada di lapangan.

Nah, bagi seorang Presiden, kondisi ini jelas menguntungkan secara strategis. Kendali langsung atas Polri memudahkan pengelolaan stabilitas. Semua bisa berjalan cepat, tanpa harus melalui birokrasi tambahan yang berbelit. Bayangkan jika Polri ada di bawah kementerian. Presiden harus berbagi kendali dengan seorang menteri. Dalam dunia politik, lapisan komando baru seperti itu sering diartikan sebagai pelemahan kontrol. Siapa yang mau?

Di sisi lain, peran Polri dalam politik elektoral juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dua pemilu terakhir menunjukkan, aparat keamanan punya posisi krusial untuk memastikan kepentingan politik penguasa, terutama di daerah. Jaringan hingga kecamatan dan desa memberi mereka potensi besar memengaruhi iklim politik lokal. Semua itu bisa dijalankan lewat fungsi pengamanan, penegakan aturan, atau sekadar mengelola situasi. Bagi Presiden, mempertahankan komando langsung atas institusi seperti ini jelas bernilai politik sangat tinggi.

Aspek lain adalah fungsi penegakan hukum itu sendiri. Pada kenyataannya, hukum tidak berjalan dalam ruang hampa. Polri punya diskresi yang luas dalam menentukan perkara mana yang diprioritaskan. Dalam konteks politik, diskresi ini kerap dipersepsikan sebagai alat. Bisa untuk mengelola konflik, menanggapi tekanan, atau mengatur dinamika yang dianggap mengganggu stabilitas.

Polri punya siapa?

Ini bukan tuduhan personal, ya. Analisis jernih atas pola relasi kekuasaan yang selama ini terbentuk akan melihat fakta-fakta tadi. Dalam sistem seperti ini, menempatkan Polri langsung di bawah Presiden memang memberikan keuntungan: kecepatan, konsistensi, dan kepastian kendali. Semuanya jadi lebih simpel.

Di titik inilah, sikap diam Prabowo jadi lebih mudah dicerna. Dengan latar belakang militer yang sangat menekankan komando dan kendali, wajar kalau dia dinilai tak punya insentif politik untuk mengubah struktur Polri. Apa untungnya? Justru Polri yang kuat secara struktural dan langsung di bawah Presiden dianggap lebih menunjang stabilitas pemerintahannya.

Karena itu, penolakan Kapolri terhadap wacana penempatan di bawah kementerian jangan langsung dibaca sebagai pembangkangan. Dalam politik Indonesia yang hierarkis, sikap itu lebih masuk akal jika dilihat sebagai keselarasan pandangan antara pimpinan Polri dan Presiden.

Pemerhati militer dan intelejen Sri Radjasa pernah menyebutnya sebagai simbiosis mutualisme.

"Hubungan itu saling menguntungkan antara Presiden dan Polri, khususnya dengan Listyo Sigit," katanya.

Beberapa indikator lain juga menguatkan. Respons DPR yang cepat dalam mengunci kesimpulan, misalnya. Lalu minimnya koreksi terhadap pernyataan Kapolri. Semua ini mempertegas kesan bahwa arah kebijakan ini sudah dapat legitimasi politik dari awal. Rapat-rapat dan pernyataan publik yang kita saksikan seolah hanya proses formal belaka. Bukan arena pertarungan gagasan yang benar-benar terbuka.

Pada akhirnya, publik tentu boleh terus mendesak reformasi Polri. Diskusi akademik dan tekanan masyarakat sipil tetap penting. Tapi selama Presiden memandang Polri sebagai institusi strategis bagi stabilitas dan efektivitas pemerintahannya, perubahan struktur komando tampaknya akan tetap jadi wacana. Tidak lebih.

Dalam politik kekuasaan, ada kaidah tak tertulis: penguasa cenderung mempertahankan alat yang paling efektif untuk menopang posisinya. Dan dalam pembacaan itulah, sikap Presiden terhadap Polri hari ini bisa kita pahami. Ingat, dipahami. Bukan berarti kita setuju.

Jakarta, 1 Februari 2026