Momentum Kembali ke UUD 45 Tercipta, Prabowo Masih Memikirkan Negara atau Keluarga?

Oleh: Nirmal Ilham
ex Tenaga Ahli DPR RI

Donald Trump punya semboyan "America First". Semua kebijakannya, dari nasionalisme ekonomi sampai langkah-langkah kontroversial seperti upaya menangkap Maduro, berporos pada satu hal: kepentingan Amerika di atas segalanya. Bahkan Greenland pun dia incar. Sementara presiden AS itu membabi buta untuk negaranya, muncul pertanyaan besar di sini: Presiden Prabowo Subianto lebih memikirkan apa saat ini, negara atau cuma keluarga?

Peta ekonomi politik global selalu bergerak mengikuti momentum yang diciptakan Amerika. Ambil contoh tahun 1944, saat Perjanjian Bretton Woods menetapkan dolar AS sebagai mata uang dunia. Lalu 1971, ketika mereka meninggalkan standar emas. Tak lama setelahnya, tahun 1974, lahirlah era petrodolar.

Nah, perjanjian petrodolar itu yang diteken Arab Saudi dan OPEC dengan AS pada 9 Juni 1974 resmi berakhir setelah 50 tahun, tepatnya 9 Juni 2024 lalu. Menariknya, oligarki dan para baron Yahudi di Amerika kemudian mengangkat "badut" Trump kembali jadi presiden. Tugasnya jelas: meredam gelombang dedolarisasi yang gencar digaungkan negara-negara BRICS. Maka, kebijakan Trump pun jadi serampangan, semua demi mempertahankan hegemoninya.

Di sisi lain, bagi Indonesia, momen ini justru jadi peluang emas. Saatnya kita kembali mengutamakan kepentingan bangsa dengan memberlakukan kembali UUD 45 asli. Hanya dengan konstitusi itu Indonesia bisa bangkit. Kenapa? Karena kondisi ekonomi politik kita sekarang mengarah pada kehancuran. Semua berawal dari krisis '98 yang didesain AS, diperparah tekanan mereka yang memaksa Reformasi dan mengganti UUD 1945 jadi UUD 2002.

Perubahan itu membuat peran negara menyusut drastis. Pasal 33 UUD 45 ditekan-tekan. BUMN diprivatisasi. Subsidi rakyat dipangkas. Sebaliknya, konglomerat dan perusahaan asing malah difasilitasi besar-besaran. Mereka mengeruk sumber daya alam kita dengan rakus, mengekspornya dalam bentuk mentah, seringkali tanpa bayar pajak. Uangnya pun disimpan di luar negeri. Sementara kerusakan alam yang mereka tinggalkan jadi tanggungan pemerintah, dengan rakyat sebagai korbannya.

Dampak paling brutal terasa di sektor minyak bumi. Dulu, di era Orde Baru, Indonesia sebagai anggota OPEC bisa produksi 1,7 juta barel per hari. Sekarang? Cuma sekitar 600 ribu barel. Peran negara yang menciut dimanfaatkan oleh Pertamina dan jajaran direksinya untuk memangkas produksi dan membesarkan volume impor.

Angkanya fantastis. Impor minyak kita tahun 2024 ini mencapai USD 36 miliar, atau hampir Rp 600 triliun. Di balik angka sebesar itu, ruang untuk korupsi terbentang luas. Mulai dari kontrak, transaksi, pengapalan, sampai penyaluran. Bandingkan kalau kita sedot sendiri dari perut bumi dan salurkan langsung ruang untuk main kotor jadi sangat kecil.

Dari kacamata politik, pemilihan langsung presiden dan kepala daerah selalu memicu pergolakan yang menggoyang ekonomi. Parahnya, pemenangnya kerap lebih loyal pada taipan yang mendanainya ketimbang pada kepentingan negara. Otonomi daerah pun melahirkan raja-raja kecil di daerah yang terus menuntut wewenang lebih luas, lalu membagi-bagi kekuasaan itu pada istri, anak, atau saudaranya.

Rakyat sudah berulang kali mendesak agar sistem pemilihan langsung dikoreksi. Tapi respons dari elit politik?

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dengan tegas dan emosional menolak. Bagi Dasco, sistem dimana pemenangnya menjalankan kepentingan taipan adalah yang terbaik. Dan soal kepala daerah yang menuntut otonomi lebih luas yang bisa mengarah pada pemisahan diri mungkin itu justru tujuannya.

Lalu Presiden Prabowo? Di tengah sengkarutnya perkelahian Trump dengan Ketua The Fed Jerome Powell, dia malah memanfaatkan momentum itu untuk mengangkat keponakannya yang dianggap tidak kredibel menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Padahal, The Fed dan BI sama-sama lembaga independen. Alih-alih melihat peluang untuk bangsa, Prabowo justru seolah memanfaatkannya untuk kepentingan keluarga.

Indonesia benar-benar di ujung tanduk. Menuju kehancuran. Tugas kita sekarang mungkin cuma mencatat, menyaksikan, dan mengingat setiap ucapan serta perilaku pemimpin. Jika nanti momentum pergolakan rakyat tercipta untuk menjatuhkan kekuasaan ini, jangan perlakukan Dasco dan Prabowo seperti Sahroni. Perlakukan mereka seperti Raja Louis XVI.