Pernyataan Sampai Titik Darah Penghabisan Picu Ancaman Posisi Kapolri

Jika Prabowo Benar-Benar Murka, Nasib Kapolri Listyo Sigit Bisa Dipertaruhkan

Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta jajarannya "mempertahankan Polri di bawah Presiden sampai titik darah penghabisan" tiba-tiba saja menyulut perdebatan panas. Bukan cuma di kalangan elite, tapi juga di ruang publik. Banyak yang menangkap aroma konflik dari pernyataan itu, sebuah bahasa yang dianggap berisiko memicu kegaduhan politik dan mengganggu stabilitas keamanan.

Menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, situasi ini bisa berujung serius. Apalagi jika kabar kemarahan Presiden Prabowo Subianto itu benar adanya.

"Dalam sistem presidensial yang kuat, Presiden punya kewenangan penuh mengganti Kapolri. Kalau Presiden menilai pernyataan Kapolri sudah keluar dari koridor komunikasi negara dan membahayakan stabilitas, maka opsi pergantian sangat terbuka,"

kata Amir kepada wartawan, Jumat lalu.

Bagi Amir, frasa "sampai titik darah penghabisan" itu bukan sekadar pilihan kata yang kurang tepat. Itu adalah sinyal psikologis yang berbahaya, apalagi kalau keluar dari pimpinan tertinggi institusi bersenjata non-militer. Dalam analisisnya, bahasa semacam ini bisa memicu tiga dampak buruk: menciptakan persepsi konflik vertikal antar-institusi, mengirimkan sinyal loyalitas yang emosional dan bukan konstitusional, serta membuka ruang tafsir untuk mobilisasi kekuatan yang berbahaya dalam demokrasi.

"Negara demokrasi tidak boleh dipimpin dengan diksi perang. Polisi bukan pasukan tempur ideologis. Polisi adalah alat negara yang tunduk pada konstitusi, bukan pada narasi konflik,"

tegasnya.

Di sisi lain, Amir melihat pernyataan Kapolri ini sebagai sebuah kegagalan komunikasi tingkat tinggi. Seharusnya, pesan yang disampaikan lebih sederhana dan konstitusional. Misalnya, bahwa Polri patuh pada konstitusi dan siap menjalankan keputusan politik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Bukan malah menggunakan diksi yang terkesan emosional dan konfrontatif.

"Kalau kepala institusi keamanan sudah bicara dengan bahasa konflik, yang terganggu bukan cuma citra Polri, tapi juga rasa aman publik," ujar Amir.

Kemarahan Presiden andaikata benar ada harusnya dibaca sebagai alarm, bukan sekadar urusan personal. Prabowo sendiri dikenal sebagai figur yang sangat peka terhadap isu stabilitas nasional dan disiplin hierarki. Dia paham betul sejarah kelam konflik di tubuh aparat pada masa lalu.

"Kalau Presiden menilai pernyataan Kapolri berpotensi memicu instabilitas atau salah tafsir di lapangan, maka itu bisa dianggap pelanggaran etika strategis,"

tambahnya.

Karena itu, pergantian Kapolri bisa dilihat sebagai langkah pencegahan. Sebuah tindakan korektif untuk menjaga netralitas dan profesionalitas institusi. Amir juga mengingatkan soal bahaya loyalitas yang salah alamat. Dalam negara hukum, loyalitas aparat harusnya mengacu pada UUD 1945 dan sistem demokrasi, bukan pada figur tertentu.

"Hari ini bilang loyal ke Presiden, besok bisa dipakai untuk kepentingan politik tertentu," katanya.

Konteks geopolitik juga perlu diperhitungkan. Indonesia sedang dalam fase konsolidasi pasca transisi kekuasaan. Gesekan sekecil apa pun di tubuh aparat keamanan bisa dengan mudah dibaca oleh pihak luar sebagai keretakan internal. Ini berbahaya.

Amir menekankan, ucapan elite keamanan bukanlah omongan biasa. Itu adalah sinyal resmi negara yang didengar oleh banyak pihak: publik, aparat di lapangan, elite politik, bahkan intelijen asing. Jika dibiarkan, diksi konfrontatif bisa memicu polarisasi, menguatkan stigma Polri sebagai alat kekuasaan, dan pada akhirnya menggerus kepercayaan publik.

"Negara ini besar, majemuk, dan sensitif. Aparat keamanannya harus bicara dengan bahasa hukum, bukan bahasa perang,"

pungkas Amir.

Jadi, jika kemarahan Presiden itu nyata, langkah tegas justru mungkin diperlukan. Tujuannya jelas: memastikan Polri tetap profesional, netral, dan menjadi pengayom bagi semua rakyat. Bukan sekadar simbol dari konflik kekuasaan yang tak berujung.