Bencana di Mana-Mana, Pejabat Ngelantur: Krisis Adab Elite di Tengah Derita Rakyat

Kritik pedas datang dari wartawan senior Agustinus Edy Kristianto. Sasaran utamanya? Perilaku dan cara berpikir para pejabat yang dinilainya kian jauh dari nilai adab, empati, dan etika berbangsa. Bagi Edy, persoalan kita sekarang ini lebih dalam. Bukan cuma soal salah ucap, tapi sudah masuk ke wilayah krisis moral dan kejiwaan di lingkar kekuasaan.

Refleksinya berawal dari sebuah petuah lama. Dulu, seorang ahli jiwa senior pernah mengajarinya cara menilai kualitas seseorang. Caranya sederhana: lihat dari tiga hal. Ucapan, reaksi spontan, dan selera humor.

“Ucapan adalah cermin pikiran. Orang yang bicaranya ngawur, besar kemungkinan isi kepalanya juga ngawur. Yang berbelit-belit patut diwaspadai karena berpotensi penuh muslihat. Dan yang terlalu santun, sering kali justru menyembunyikan kebohongan,” kata Edy pada Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, petuah itu tiba-tiba terasa sangat relevan. Pemicunya adalah video mantan Menteri Luar Negeri Malaysia yang secara terbuka menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak berbudi bahasa. Bahkan, kata dia, Tito perlu belajar adab dan sekolah lagi. Komentar pedas itu muncul menyusul pernyataan Tito yang dianggap meremehkan bantuan obat-obatan senilai US$60 ribu dari Malaysia untuk korban banjir di Sumatra.

“Bantuan sekecil apa pun seharusnya dihargai. Bahkan 60 ringgit pun patut diucapkan terima kasih,” tegas mantan Menlu Malaysia itu.

Bagi Edy, cap "tidak berbudi bahasa" itu bukan sekadar kritik personal. Itu tamparan keras bagi martabat bangsa. “Sebagai rakyat yang membayar pajak, saya malu dan merasa rugi,” ujarnya dengan nada kesal. “Uang negara dipakai menggaji pejabat yang dipermalukan di forum internasional.”

Yang lebih menyakitkan, rangkaian pernyataan ngawur pejabat justru bermunculan saat rakyat sedang menderita. Bencana alam melanda Sumatra, tapi perhatian elite seolah teralihkan. Presiden malah berbicara soal rencana penanaman sawit di Papua. Padahal, salah satu pemicu bencana di Sumatra adalah masifnya alih fungsi hutan.

Data riset Kompas (Desember 2025) mencatat fakta pahit. Alih fungsi hutan jadi kebun sawit terbesar terjadi di Sumatra Utara, seluas 354.865 hektare. Disusul Sumatra Barat dan Aceh. Sementara itu, di lapangan, bencana terus merenggut.

Di saat genting seperti ini, yang dilakukan pejabat justru menggelitik. Menko Pangan pamer gotong beras, berfoto sambil menghisap cerutu, lalu safari podcast untuk membela diri. Menteri Kesehatan disebut berkelakar soal pengiriman tenaga kesehatan naik pesawat Hercules, agar Presiden bisa berfoto saat pelepasan. “Itu bukan empati, itu pencitraan murahan,” sindir Edy.

Masalahnya tak berhenti di situ. Edy mengungkit sederet pernyataan pejabat lain yang mencerminkan kualitas berpikir yang memprihatinkan. Ada Menteri ESDM yang bilang tak peduli SPBU swasta dijadikan tempat pijat, hingga ancaman mengisi tangki dengan es batu. Lalu, pernyataan mantan Wamenaker soal gaji Rp11 juta dan “pintar-pintar nyopet” untuk tambahan penghasilan. Sungguh di luar nalar.

Kasus mobil pengantar MBG yang menabrak siswa SD di Jakarta juga disorot. Alih-alih membahas standar keselamatan yang jelas-jelas bobrok, pejabat malah melontarkan ide nyeleneh: membeli kostum Power Rangers untuk meningkatkan semangat makan siswa. “Itu guyonan busuk. Anak-anak jadi korban, tapi pejabatnya bercanda,” tegas Edy.

Bagi Edy, ini jelas bukan soal kemampuan public speaking yang buruk. Ingat, Tito Karnavian adalah pemegang gelar PhD Strategic Studies dari Singapura dengan predikat excellent. “Artinya jelas,” ujarnya. “Ijazah tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan adab dan kualitas berpikir.”

Lantas, di mana akar masalahnya? Menurut Edy, semua bermuara pada sistem politik dan kualitas manusia yang mengisinya. Nasionalisme dan jargon “negara kita kaya” tak akan menyelesaikan krisis etika, empati, dan kejujuran di lingkar kekuasaan. “Bangsa itu konsep imajiner. Yang nyata adalah manusia-manusianya. Kualitas bangsa ditentukan kualitas manusianya,” katanya.

Ia menutup dengan peringatan yang keras. Kekuasaan bisa direbut. Jabatan bisa diakali. Persepsi publik pun bisa direkayasa. Namun, ada dua hal yang tak bisa dipalsukan: wibawa dan kredibilitas.

“Celakanya, dua hal itu justru absen dari pejabat kita hari ini,” pungkasnya.

(Ys)