Kemendagri Raih Predikat Informatif untuk Ketujuh Kalinya Berturut-turut

Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyabet predikat Informatif. Penghargaan ini datang dari hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Pusat untuk tahun 2025. Tak main-main, nilai yang diraih Kemendagri kali ini mencapai 96,50.

Ini bukan pencapaian yang tiba-tiba. Sejak 2020, catatan mereka selalu konsisten di atas angka 91, selalu di kategori Informatif. Sebuah tren yang, mau tidak mau, menegaskan komitmen mereka soal transparansi. Komitmen itu bukan sekadar wacana, tapi benar-benar dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Acara penganugerahannya sendiri digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin lalu (15/12/2025). Dalam acara bertajuk Anugerah Keterbukaan Informasi Publik & Launching Indeks IKIP 2025 itu, penghargaan diterima langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan. Ia hadir mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

“Kami berterima kasih kepada Komisi Informasi Pusat,” ujar Benni usai menerima penghargaan.

Ia menambahkan, predikat ini bakal jadi motivasi kuat bagi kementeriannya. “Motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro memberikan konteks yang lebih luas. Monev tahun ini, katanya, menjangkau ratusan badan publik dari berbagai sektor. Dalam sambutannya, Donny berusaha melampaui narasi kewajiban semata.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan. Sebuah hal yang punya manfaat nyata bagi rakyat.

“Menjadikan keterbukaan informasi publik ini adalah satu kebutuhan, yang ada manfaatnya, maka insyaallah keterbukaan ini akan dapat dijalani dengan baik, dan akan mendapatkan hasil yang baik,” tegas Donny.

Lebih jauh, ia menyoroti satu faktor krusial: peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberhasilan program ini, menurut Donny, sangat bergantung pada dua hal.

“Kalau PPID-nya kuat, didukung oleh pimpinan badan publik, keterbukaan informasi publik itu tidak hal yang susah,” tandasnya.

Pada akhirnya, penghargaan ini diharapkan bukan jadi titik akhir. Melainkan pemacu. Baik untuk kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas keterbukaan informasi secara berkelanjutan. Karena di situlah fondasi kepercayaan publik dibangun.