Siapa Sangka, Pusat Bergerak Merenovasi 209 Ribu Rumah Tidak Layak Huni di DKI Jakarta

Oleh: Salamuddin Daeng

Gemerlap Jakarta di layar kaca seringkali menipu. Di balik gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewah, tersembunyi sebuah realitas yang jarang tersentuh sorotan. Ternyata, ibukota negara kita ini menyimpan angka yang mencengangkan: lebih dari 200 ribu rumah masuk kategori tidak layak huni.

Data BPS tahun 2022 cukup jelas menggambarkan situasinya. Hanya 36,69% rumah tangga di DKI yang punya akses ke rumah layak huni. Angka itu tentu membuat kita berpikir ulang tentang wajah Jakarta yang sesungguhnya.

Menurut data dari pemerintah daerah setempat, jumlah pastinya mencapai 209 ribu unit. Bayangkan, di pusat segala aktivitas ekonomi, politik, dan finansial negara, masih ada ratusan ribu keluarga yang tinggal di kondisi yang memprihatinkan. Kontrasnya sungguh tajam.

Nah, menghadapi fakta ini, pemerintahan Prabowo Subianto mulai menggerakkan programnya. Janji kampanye tentang tiga juta rumah kini diupayakan penunaiannya. Caranya? Tidak cuma lewat pembangunan rumah baru bersubsidi, tapi juga lewat perbaikan rumah yang sudah ada. Di sinilah peran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi krusial.

Alasan mengedepankan renovasi sebenarnya sederhana. Skala masalahnya terlalu besar untuk hanya mengandalkan pembangunan dari nol. Secara nasional, jumlah rumah tak layak huni mencapai jutaan. Jadi, selain membangun yang baru, memperbaiki yang lama adalah terobosan logis. Tujuannya satu: membuat rumah-rumah itu suatu hari nanti bisa ditinggali dengan layak.

Untuk Jakarta sendiri, ada angin segar di tahun 2026. Berkat komitmen dari pusat, alokasi BSPS untuk ibu kota melonjak signifikan. Dari yang sebelumnya hanya 158 unit, tahun depan ditargetkan bisa menjangkau 2000 rumah. Ini bagian dari skema nasional yang menargetkan 405 ribu rumah lewat BSPS.

“Pemerintah ingin memastikan distribusi bantuan ini merata di semua kabupaten dan kota,” jelas sebuah sumber. Prinsip keadilan, menurut mereka, harus jadi panglima dalam program sepenting ini.

Di sisi lain, upaya pendanaan juga menunjukkan keseriusan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR) bersama dengan pimpinan dan Komisi V DPR RI berhasil mengamankan kenaikan anggaran BSPS yang fantastis untuk 2026 naik lebih dari 773%! Program yang di bawah kendali Menteri Maruarar Sirait ini memang jadi salah satu fokus utama.

Namun begitu, APBN bukanlah satu-satunya sumber. Kementerian juga aktif mendorong partisipasi swasta. Ada skema BSPS swasta yang diharapkan bisa menarik dana CSR dan sumber lainnya. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha maksimal memobilisasi semua potensi, dari mana pun asalnya.

Harapannya jelas. Semua langkah ini, lambat laun, bisa mengikis angka 209 ribu tadi. Dan pada akhirnya, bukan hanya warga Jakarta, tapi seluruh rakyat Indonesia mendapat tempat tinggal yang manusiawi. Impian yang seharusnya bukan lagi kemewahan, melainkan hak dasar.