Para Penjilat ABS di Lingkaran Prabowo

✍🏻Budi Saks

Awalnya, saya kira ini cuma soal miskomunikasi. Beberapa pengurus Gerindra daerah sempat bersuara, bilang banyak informasi dari masyarakat yang nggak sampai ke Pak Prabowo. Mungkin, pikir saya, itu cuma masalah struktur birokrasi yang berbelit. Tapi dugaan saya berubah total setelah menyaksikan video lengkap rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Pendamping Nasional. Saya malah jadi geram. Ternyata, presiden kita dikelilingi oleh pejabat-pejabat yang meminjam istilah prokem anak Yogya bisa disebut “pabu sacilat”! Ya, kurang lebih artinya “bajingan anjing”.

Bayangkan. Presiden datang langsung ke lokasi untuk kedua kalinya. Dia berusaha menghadirkan seluruh pejabat dari tiga provinsi Aceh, Sumbar, Sumut baik yang hadir fisik maupun via telekonferensi. Apa yang dia dapat? Laporan serba baik-baik saja. Padahal, di lapangan, masyarakat masih banyak yang terjebak dalam kesulitan.

Mantab sekali janji Bahlil. Dia berani menjamin pada Pak Prabowo, “Malam ini seluruh listrik dari Aceh sampai Sumbar sudah nyala, Pak.” Prabowo pun tersenyum, lega. Tapi kenyataannya? Malam itu juga, dan bahkan dua hari setelah janji itu diucapkan, banyak wilayah di Sumut dan Aceh masih gelap gulita. Listrik belum menyala.

Lalu bagaimana dengan para bupati yang melapor via layar? Mereka cuma bilang wilayahnya “aman dan terkendali”. Faktanya? Jauh dari kata aman.

Saya sempat berharap mereka jujur. Ini kan kesempatan emas untuk menyampaikan kondisi faktual langsung ke pucuk pimpinan. Masih ada desa terisolir, jalan terkubur yang butuh ekskavator lebih banyak, distribusi BBM macet, jembatan putus, kelangkaan air bersih, bahkan kebutuhan mendesak seperti pampers dan pembalut. Tapi alih-alih menyuarakan itu, para “pabu sacilat” ini memilih memoles laporan. Asal Bapak Senang.

Menurut sejumlah saksi, budaya ABS ini bukan hal baru. Beberapa bulan lalu, dalam podcast Bocor Alus Tempo, salah satu jurnalisnya kalau tidak salah Icha pernah menganalisis hal serupa. Dia bilang, ada budaya di kalangan bawahan presiden di mana mereka cuma memberi laporan yang membuat atasan senang. Akibatnya, Prabowo kerap tidak mendapat gambaran riil di lapangan. Bisa dibilang, terjadi isolasi informasi dengan berbagai alasan, yang membuat presiden terlambat tanggap.

Nuansa itu juga terasa di awal bencana Sumatra ini. Lihat saja sikap pejabat yang cenderung mengecilkan keadaan. Ada jenderal kepala BNPB yang bilang bencana ini “besar cuma di medsos”. Atau pernyataan-pernyataan lain yang seolah ingin menutupi realitas dari presiden. Mungkin, ini semua demi melindungi kepentingan tertentu yang belum terendus oleh beliau.

Di tengah kabut informasi itu, satu-satunya sumber yang dianggap cukup jernih oleh Prabowo adalah BAIS, Badan Intelijen Strategis. Laporan merekalah yang sering jadi acuan awal bagi presiden untuk menimbang suatu masalah, sebelum dia bandingkan dengan sumber-sumber lain.

Jadi, bercermin dari kasus-kasus seperti ini, jelas sudah. Para “pabu sacilat” inilah yang kerap menyelewengkan dan membelokkan informasi valid yang seharusnya sampai ke presiden. Motifnya bisa macam-macam. Ekonomi, politik, atau campuran keduanya. Yang pasti, mereka adalah benalu bagi seorang presiden. Virus bagi negara.

Dan jangan-jangan, ketika Presiden Prabowo memutuskan ke Pakistan dan Rusia di tengah musibah, beliau merasa tenang karena dikiranya situasi di lapangan sudah tertangani dengan baik.

Padahal, kenyataannya sama sekali tidak seperti itu.

(")