Bupati Erlina Buka Suara di Tengah Aksi: Saya Jarang di Mempawah Demi Pembangunan

Aksi penolakan pembangunan rumah dinas Bupati di Mempawah pada Selasa (9/12/2025) ternyata berbuah pertemuan langsung. Bupati Erlina memilih turun ke jalan, berhadapan dengan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu yang berunjuk rasa.

Di tengah kerumunan, Erlina justru membuka pembicaraan dengan sebuah pengakuan. Ia mengiyakan bahwa dirinya memang jarang terlihat di kabupaten itu. Tapi, menurutnya, ketidakhadiran itu punya alasan yang kuat.

"Betul, Ibu memang jarang di Mempawah," ucap Erlina, membuka suara.

"Perlu Ibu sampaikan di sini, kalau seandainya kepala daerah tidak berusaha untuk datang ke kementerian-kementerian satu persatu tidak mungkin kita ada pembangunan di Mempawah," lanjutnya, mencoba meyakinkan massa.

Nada tanya ia lontarkan ke arah para pengunjuk rasa. "Apakah kalian mau ibu hanya di Mempawah saja tidak dapat mengusahakan untuk pembangunan Mempawah. Kalian mau ada pembangunan di Mempawah ini atau ibu hanya duduk manis saja di kantor bupati."

Argumennya tak berhenti di situ. Erlina kemudian menyodorkan alasan lain yang lebih teknis: soal anggaran. Ia menyebut ada pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang cukup signifikan. Inilah yang konon memaksanya lebih sering 'merantau' ke Jakarta.

"Kenapa ibu jarang di tempat? Karena TKD kita juga dalam kondisi dikurangi, sebesar Rp 137 miliar dari Rp 1,2 triliun. Ibu berusaha mencari pembangunan di kementerian," jelasnya.

Lalu, apa hasil dari semua 'keluyuran' itu? Erlina menyebut sudah membawa pulang tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Mempawah. Proyek-proyek besar itu rencananya baru akan mulai terlihat pada 2026.

"Karena aktivitas ibu di kementerian Alhamdulillah dapatlah 3 Proyek Strategis Nasional (PSN) nanti tahun 2026," katanya, penuh keyakinan.

"Kalian akan lihat nanti perubahan Mempawah ini bagaimana. Sekarang tidak bisa dilihat tapi nanti tahun 2026."

Di akhir penjelasannya, Erlina kembali menegaskan posisinya. Menurut dia, mustahil program pemerintah pusat bisa datang dengan sendirinya tanpa upaya ekstra dari pemimpin daerah.

"Ibu kalau tidak ke sana mengantarkan proposal dan melakukan pemaparan memberikan keyakinan kepada kementerian itu tidak akan mungkin jatuh dari langit turun ke Mempawah," tegasnya.

"Itulah fungsi kita sebagai kepala daerah, bagaimana kepala daerah rajin turun ke kementerian-kementerian untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan untuk masuk ke daerah masing-masing," pungkas Erlina, menutup pembicaraan.

Pertemuan itu pun bubar. Namun, apakah penjelasan sang bupati bisa meredam penolakan? Waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, janji perubahan untuk 2026 kini menggantung, menunggu bukti.