Zulhas Bela Diri: Tesso Nilo di Riau, Banjir di Aceh, Kok Saya yang Disalahkan?

Di tengah pidatonya pada BIG Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin lalu, Menko Pangan Zulkifli Hasan tampak sedikit kesal. Ia merasa dikritik secara tidak tepat. Publik, kata dia, ramai-ramai menyalahkannya untuk bencana banjir di Sumatera dan menghubungkannya dengan kasus perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Zulhas, panggilan akrabnya, lantas merinci data.

"Bencana di Sumatera yang tadi saya sampaikan itu terjadi di Provinsi Aceh Aceh ya, Pak kemudian dua di Provinsi Sumatera Utara, dan tiga di Provinsi Sumatera Barat," jelasnya.

Nah, di sinilah letak keheranannya. Menurut dia, Tesso Nilo secara administratif berada di Riau. Sementara itu, sampai saat ini di Riau justru tidak terjadi bencana alam apa pun. "Yang dipermasalahkan oleh Pak Zulkifli Hasan soal Tesso Nilo Tesso Nilo itu ada di Provinsi Riau. Sementara saat ini, di Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun, Pak," sambungnya dengan nada bertahan.

Intinya, ia tak paham mengapa isu Tesso Nilo ditarik-tarik ke masalah banjir di Aceh, Sumut, atau Sumbar. Padahal, kritik yang dilayangkan publik sebenarnya lebih pada ketegasannya atau tepatnya ketiadaan ketegasan dalam menghentikan perambahan di hutan lindung yang jadi habitat gajah itu. Tapi Zulhas memilih bersikap legawa.

"Jadi, kalau bencana itu salahnya Zulkifli Hasan, termasuk juga katanya di Thailand dan Malaysia, ya tidak apa-apa. Saya maafkan saja, tidak apa-apa," ujarnya.

Klaim Ketidakberanian dan Kisah 50 Ribu Perambah

Perlu diingat, Zulhas pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan dari 2009 hingga 2014. Soal Tesso Nilo, ia bersikukuh bahwa memberi izin untuk aktivitas di kawasan taman nasional adalah tindakan pidana. "Tidak ada Menteri Kehutanan yang berani memberi izin di Tesso Nilo," tegasnya.

"Tidak hanya saya menteri kehutanan mana pun tidak mungkin berani. Kalau memberi izin di Tesso Nilo, maka dia langsung masuk penjara," sambung dia, menegaskan posisinya.

Lalu, kenapa Tesso Nilo bisa rusak? Zulhas beralih ke narasi sejarah. Kerusakan itu, klaimnya, sudah berawal sejak gelombang Reformasi 1998. Kawasan itu diserbu dan kini dihuni puluhan ribu penduduk. "Sekarang ada sekitar 50 ribu masyarakat di sana. Banyak yang bilang salah saya, ya sudah, saya terima saja," katanya, mengulang sikap pasrah.

Ia bahkan bercerita tentang pertemuannya dengan pihak Amerika yang menanyakan kenapa para perambah itu tidak ditangkap saja. "Saya bilang, itu perambah, itu pidana, ranahnya hukum. Tapi kan tidak enak kalau saya ngomong, 'Kenapa tidak ditangkap?' Tidak boleh begitu," ujarnya, menggambarkan dilema yang dihadapinya dulu.

Pujian untuk Era Baru dan Satgas Prabowo

Namun begitu, ada titik terang yang ia lihat sekarang. Sebagai Ketua Umum PAN, Zulhas menyebut baru di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ada langkah konkret. "Saya bersyukur. Walaupun saya menunggu Pak Prabowo 15 tahun, saya bersyukur," ucapnya.

Ia menyoroti kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan. Menurut Zulhas, satgas inilah yang kini berhasil mengamankan kawasan. "Sekarang sudah 4 juta ini baru 4 juta hektare, nanti akan jadi 6 juta hektare. Ini yang elegan," katanya dengan semangat.

"Dari 4 juta hektare ilegal, yang paling banyak ada di Sumatera Utara dan di Riau. Baru sekarang berhasil ditangani, dulu tidak berhasil," pungkas Zulhas, menutup pembelaannya dengan sebuah klaim kemajuan yang, menurutnya, baru terjadi belakangan ini.