Anggaran Rp500 Miliar untuk Bencana Sumatera, Tapi Program Makan Gratis Habiskan Rp1,2 Triliun per Hari

Sudah berhari-hari bencana melanda Sumatera. Banjir bandang dan tanah longsor itu masih meninggalkan duka dan kerusakan yang dalam. Di tengah situasi itu, pemerintah akhirnya angkat bicara. Mereka menyatakan akan menggelontorkan dana sekitar Rp500 miliar untuk penanganan darurat. Angka yang tak kecil, memang. Tapi, apakah cukup?

Nah, yang bikin publik tercengang justru perbandingannya dengan program lain. Di saat yang bersamaan, terkuak anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata menyentuh angka Rp1,2 triliun... per hari. Ya, Anda tidak salah baca. Per harinya.

Perbandingan angka yang timpang ini langsung memantik gelombang kritik. Prioritas pemerintah dipertanyakan. Di lapangan, ceritanya lain sama sekali. Banyak korban yang masih kesulitan mendapatkan logistik, tempat tinggal sementara, apalagi pemulihan infrastruktur dasar. Rasanya, respons yang diberikan masih tertatih-tatih mengejar kebutuhan yang mendesak.

Karena gerakan resmi dinilai lamban, warga pun tak tinggal diam. Gerakan 'warga bantu warga' tumbuh spontan di mana-mana. Mereka bergerak dengan cepat, mengumpulkan donasi dan menyalurkan bantuan langsung ke titik-titik yang sulit terjangkau. Aksi solidaritas ini seperti menjadi penyeimbang dari ketidakpastian.

Di sisi lain, pemerintah tampaknya enggan menaikkan status bencana ini menjadi bencana nasional. Pernyataan resmi menyebut kondisi sudah membaik dan bantuan yang diberikan dianggap cukup. Namun begitu, laporan dari lapangan justru berkata sebaliknya. Masih ada banyak daerah yang terisolasi, dan ribuan orang belum merasakan sentuhan bantuan yang layak. Ada kesenjangan yang nyata antara narasi di pusat dan realita di medan.

Pemerintah Klaim Dana Rp500 Miliar Masih Mampu Tangani Bencana

Meski kritik bertubi-tubi, pemerintah bersikukuh. Mereka meyakini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sanggup menanggung biaya penanganan bencana di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kunci utamanya ada pada Dana Siap Pakai.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi. Ia memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu lalu.

Menurut Prasetyo, dana cadangan itulah yang menjadi andalan untuk situasi darurat seperti sekarang.

"Di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai, yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan, kebencanaan. Bapak Presiden sudah memberikan instruksi langsung, apabila Dana Siap Pakai perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan," ujar Prasetyo.

Ia menyebutkan, hingga beberapa hari lalu, besaran dana yang siap dicairkan masih berkisar di angka Rp500 miliar lebih.

"Kalau sampai terakhir, kurang lebih dua hari yang lalu, Dana Siap Pakai masih di kisaran Rp500 miliar sekian," katanya.

Dengan modal itu, pemerintah yakin masih bisa menangani dampak banjir bandang secara mandiri. Padahal, sejumlah negara sahabat sudah mengulurkan tangan, menawarkan bantuan. Tawaran itu sepertinya belum dianggap perlu selama dana dalam negeri masih dianggap mencukupi. Waktu yang akan menjawab, apakah keyakinan ini tepat.