Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya akan menyerap telur dari peternak lokal untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerapan yang belum optimal disebut menjadi salah satu penyebab harga telur peternak di kota itu turun.
“SPPG di Surabaya dipastikan serap telur, sudah. Di Surabaya kenapa harga turun, salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Seluruh satu pun tidak ada yang membeli di Surabaya,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (13/8).
Amran mengaku telah menandatangani petunjuk teknis (juknis) yang mewajibkan MBG menyerap telur peternak. Juknis tersebut mengatur penyerapan telur dengan harga acuan pembelian (HAP) Rp 26.500 per kg. “Sudah saya tanda tangan, sudah keluar. Makanya sudah keluar hari itu, begitu demo pertama langsung kami tanda tangan hari itu juga,” ujarnya.
Dia menegaskan, penyerapan telur untuk kebutuhan MBG dilakukan langsung dari peternak. Skema ini diharapkan memperpendek rantai distribusi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak.
Selain penyerapan melalui MBG, pemerintah menyiapkan langkah lain untuk membantu peternak yang terdampak penurunan harga telur, salah satunya menekan harga pakan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung. “Yang pertama adalah harga pakan harus turun, pakai SPHP kemarin sudah putus. Yang kedua adalah jangan importir bermain-main, aku cabut izinnya. Kalau ada pidana kami kirim ke, sudah ada tadi kami kirim ke Mabes Polri untuk diperiksa. Enggak boleh, bayangkan 3,8 juta (peternak) you mau sakiti,” katanya.
Amran Tawarkan Posisi untuk Korwil KPPG Surabaya
Sebelumnya, Amran meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot Koordinator Wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Tiara Devi, setelah menemukan penyerapan telur peternak lokal oleh SPPG di Kota Surabaya belum berjalan optimal. Keputusan itu diambil setelah Kepala KPPG Surabaya Kusmayanti melaporkan belum adanya data penyerapan telur peternak oleh SPPG di wilayah tersebut. Sejumlah SPPG disebut telah berkomunikasi dengan peternak, tetapi penyerapan belum optimal karena keterbatasan permintaan dan jumlah minimal kebutuhan telur.
Amran mengatakan pencopotan tersebut merupakan kewenangan BGN. Namun, setelah mendapat informasi Tiara sedang hamil, Amran menawarkan posisi lain di Kementan bagian administrasi dengan jabatan yang sama, tetapi dengan potensi gaji dan tunjangan kinerja yang lebih tinggi. “Kami tawarkan di sini, jadi bukan dihukum, tetapi nah saya dengan spontan (mengatakan) tolong cari yang kuat, tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ, membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi,” jelasnya.
Komnas Perempuan Pastikan Tak Ada Diskriminasi
Persoalan dugaan diskriminasi terhadap perempuan ini sebelumnya mendapat perhatian Komnas Perempuan. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Amran untuk mengklarifikasi informasi terkait persoalan di Surabaya. “Jadi ada informasi yang kami tangkap bahwa kasus di Surabaya ya Pak Menteri ya, dan hari ini kami sudah mengonfirmasi terkait dengan pernyataan beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan,” kata Maria di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (13/8).
Maria mengatakan Komnas Perempuan juga telah melihat penerapan pengarusutamaan gender di Kementan. Menurutnya, perempuan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program. “Kami temukan bahwa di sini termasuk yang tidak mendiskriminasi perempuan,” ujar Maria.
Artikel Terkait
Mentan Pastikan Stok Beras untuk Pengungsi Gempa NTT Cukup hingga Setahun
Mentan Amran: Sukses Harus Direbut, Jangan Menunggu Kesempatan
Mentan Salurkan Bantuan Beras Gratis untuk 33,4 Juta Penerima di Palu
Menteri Pertanian dan Dirut BULOG Tinjau Penyaluran Bantuan Pangan untuk Korban Gempa Flores