Prancis resmi melarang panggilan telemarketing yang tidak diminta mulai Selasa (12/8). Kebijakan ini disambut kelompok konsumen sebagai langkah revolusioner yang melindungi hak privasi warga dari gangguan penawaran yang tidak diinginkan.
Aturan baru ini mewajibkan perusahaan di semua sektor untuk tidak menghubungi konsumen tanpa persetujuan sebelumnya. Panggilan hanya diperbolehkan jika berkaitan dengan kontrak yang sudah ada atau jika perusahaan telah mendapat izin tertulis untuk keperluan pemasaran.
Kelompok advokasi konsumen Que Choisir Ensemble menegaskan bahwa ketenangan dan kedamaian adalah hak setiap individu. "Sudah waktunya berhenti membuat konsumen terus-menerus menerima penawaran yang tidak mereka inginkan," ujar presiden kelompok tersebut, Marie-Amandine Stévenin. Ia menambahkan bahwa gangguan serupa juga terjadi di dunia maya dan di jalanan, yang penuh dengan ajakan berbelanja.
Stévenin menyebut kebijakan ini sebagai kemenangan bagi konsumen yang selama ini merasa terganggu. Kelompoknya telah lama memperjuangkan penghapusan asumsi bahwa seseorang yang berada di rumah atau menjalani kehidupan pribadinya adalah calon pelanggan potensial.
Namun, langkah ini menuai kritik dari kalangan bisnis dan pejabat di Maroko. Sektor pusat layanan panggilan di negara tersebut sangat bergantung pada pasar Prancis. Seorang menteri memperkirakan pembatasan ini dapat menyebabkan hilangnya hingga 50.000 pekerjaan, seperti dilaporkan surat kabar Maroko Le Matin.
Di dalam negeri, Fédération de la Vente Directe (FVD), asosiasi perdagangan penjualan langsung Prancis, juga menyuarakan keberatan. Ketuanya, Frédéric Billon, menilai aturan ini menambah beban administratif karena perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pelanggan dan menyimpan bukti persetujuan tersebut.
Data parlemen tahun 2025 menunjukkan 97 persen masyarakat Prancis merasa terganggu oleh panggilan telemarketing. Bahkan, penulis laporan tersebut bercanda bahwa isu ini mampu menyatukan hampir seluruh warga Prancis. Survei yang sama mengungkap 72 persen warga dihubungi melalui ponsel setidaknya sekali seminggu, dan 38 persen menerima panggilan setiap hari.
Larangan serupa telah diterapkan di sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Austria, dan Italia. Sementara itu, Inggris masih memperbolehkan panggilan telemarketing selama nomor penerima tidak terdaftar dalam daftar penolakan resmi.
Artikel Terkait
Kebakaran Hutan Landa Selatan Prancis, 220 Petugas Dikerahkan
Ekonomi Prancis Tumbuh Tipis 0,2 Persen, Hindari Resesi
Mbappe Buka Suara Usai Gagal Bawa Prancis Juara Piala Dunia 2026
Zinedine Zidane Resmi Gantikan Deschamps sebagai Pelatih Timnas Prancis