APBN 2025 Tembus Rp 2.911 Triliun, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Hingga November 2025, kinerja belanja negara menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Data terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasinya telah menembus angka Rp 2.911,8 triliun. Angka ini setara dengan 82,5 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun angkat bicara. Ia tak sekadar menyoroti pertumbuhan angka, tapi juga peran vital belanja negara sebagai stimulus fiskal. Tujuannya jelas: menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat agar tetap bergerak.

"Belanja bantuan sosial sudah tumbuh 19,2 persen, karena pemerintah terus menyalurkan stimulus-stimulus fiskal untuk membantu konsumsi dan daya beli masyarakat," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis lalu.

Menurutnya, kondisi pengelolaan APBN secara umum terlihat sehat. Realisasi pendapatan dan belanja berjalan beriringan, tidak jomplang.

"Kalau tadi pendapatan negara kira-kira 82,1 persen dari APBN, belanja negara sekitar 82,5 persen dari APBN. Ini berarti cukup balance (seimbang) antara pendapatan dengan belanjanya," jelasnya lagi.

Melihat Lebih Dekat Rincian Belanjanya

Nah, kalau dirinci, dari total realisasi tadi, belanja pemerintah pusat menyentuh Rp 2.116 triliun. Komposisinya terdiri dari belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 1.110,7 triliun, ditambah belanja non-K/L yang mencapai Rp 1.005,5 triliun.

Yang menarik, semua komponen belanja K/L tumbuh positif dibanding tahun sebelumnya. Belanja pegawai naik 9,3 persen seiring penambahan jumlah pegawai. Belanja modal juga merangkak naik 1,8 persen. Bahkan belanja barang, yang sempat lesu di awal tahun karena upaya efisiensi, akhirnya menunjukkan pertumbuhan.

"Sampai dengan akhir bulan November telah terjadi pertumbuhan 1,3 persen belanja barang kita," kata Suahasil menambahkan.

Belanja pensiun pun berjalan sesuai rencana, termasuk untuk pembayaran sekitar 100 ribu pensiunan baru.

Di sisi lain, dukungan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat sangat nyata terlihat dari realisasi subsidi dan kompensasi energi. Angkanya mencapai Rp 345,1 triliun, atau 72,6 persen dari target. Penyaluran ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses energi dan pupuk dengan harga yang terjangkau.

Untuk BBM, realisasinya mencapai 15,6 juta kiloliter atau 80,4 persen dari target. LPG 3 kg sudah disalurkan 7,092 juta ton (86,8 persen). Sementara itu, jumlah pelanggan listrik bersubsidi malah melampaui target, naik menjadi 42,6 juta pelanggan dari target awal 42,1 juta.

Di luar sektor energi, penyaluran pupuk bersubsidi juga sudah mencapai 7,5 juta ton, atau sekitar 84,3 persen dari target tahunan.

Menutup Tahun dengan Fokus Kualitas

Menjelang akhir tahun, pemerintah punya pekerjaan rumah: mengoptimalkan sisa anggaran. Namun begitu, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menegaskan bahwa prinsip efisiensi dan produktivitas tetap jadi yang utama. Bukan sekadar soal menghabiskan dana.

"Kita tetap fokus bagaimana menyelesaikan berbagai program prioritas pemerintah dan Presiden. Itu yang coba kita dorong terus, tapi kita juga selalu menjaga spirit dari Inpres 1, untuk belanja-belanja yang tidak perlu, tidak efisien itu yang tetap kita jaga," tutur Luky.

"Jadi bukan hanya sekadar menghabiskan anggaran, tapi juga kita memastikan anggaran itu tetap dibelanjakan seproduktif mungkin dan seefektif mungkin," tegasnya.

Jadi, intinya, angka-angka yang tumbuh itu memang menggembirakan. Tapi di balik itu, ada upaya untuk memastikan setiap rupiahnya bekerja lebih keras dan tepat sasaran.