Marwan Dasopang Minta Malaysia dan Singapura Ikut Cegah Karhutla

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang merespons kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebar hingga Malaysia dan Singapura. Ia meminta negara tetangga itu ikut berkontribusi dalam pencegahan karhutla di Indonesia, mengingat mereka memiliki perkebunan sawit di dalam negeri.

"Ya saya kira kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah," kata Marwan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Marwan mengingatkan bahwa Malaysia dan Singapura juga memiliki aktivitas perkebunan di Indonesia. Karena itu, ia mendorong negara-negara tersebut untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan karhutla, bukan hanya memprotes.

"Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan-jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per-orang, gitu," ujarnya.

Menurut Marwan, negara-negara tersebut sebenarnya memiliki peran dalam munculnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa mereka tidak seharusnya hanya menyampaikan protes tanpa ikut serta dalam penanganan.

"Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ," tuturnya.

Sebelumnya, karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan tidak hanya menimbulkan persoalan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas udara di negara tetangga. Dampaknya sudah dirasakan di Malaysia, di mana 108 sekolah di Serian, Sarawak, terpaksa ditutup sementara karena Indeks Pencemaran Udara (API) melebihi ambang batas.

Dilansir Bernama, Kamis (20/8), Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak (JPBN) menyatakan penutupan sekolah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kabut asap yang pekat. Pembelajaran dan Pengajaran Berbasis Rumah (PdPR) pun diterapkan agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu.

"Berdasarkan Rencana Aksi Kabut Nasional, yang berada di bawah yurisdiksi direktur Departemen Pendidikan Negara Bagian Sarawak, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak akan segera ditutup begitu API mencapai 200," kata JPBN Sarawak dalam sebuah pernyataannya.